Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Srikandi PLN Hadirkan Senyuman Cahaya Terang ke Warga Penerima Manfaat di Belitung

0
×

Srikandi PLN Hadirkan Senyuman Cahaya Terang ke Warga Penerima Manfaat di Belitung

Sebarkan artikel ini
Simbolis penyerahan bantuan Listrik gratis oleh Srikandi PLN Babel kepada penerima manfaat di Tanjung Pandan , Belitung
Example 468x60

Poltamnews.com | TANJUNG PANDAN Srikandi PT PLN (Persero) Unit Wilayah Bangka Belitung melalui Program “Srikandi Movement” menyalurkan bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah gratis kepada 26 penerima manfaat di Desa Air Ketekok, Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Senin (23/10/2023).

Program yang disalurkan kepada masyarakat pada minggu ke tiga bulan Oktober Ini di peruntukan bagi masyarakat yang belum sama sekali menikmati listrik dari PLN.

Ketua srikandi PLN Babel, Yuli Ashaniais Ramadani mengatakan, srikandi PLN merupakan wadah pegawai wanita PLN dalam membantu masyarakat terutama kaum rentan seperti perempuan, disabilitas, kelompok adat, ibu dan anak.

“Srikandi PLN menjadi sukarelawati dan mejalankan peran dalam menjawab permasalah di masyarakat dengan cara berbagi ilmu, keahlian dan tenaga untuk membantu menyelesaikan masalah lingkungan dimasyarakat sekitar,” kata Yuli.

Yuli menjelaskan, Peresmian dan penyerahan bantuan penyalaan listrik ini di berikan secara sombolis kepada salah satu keluarga penerima manfaat, yakni keluarga Arsyad yang di wakili langsung oleh istrinya Suharna.

“Penyerahan bantuan pemasangan instalasi dan sambungan listrik gratis untuk rumah, yang terbagi di Bangka dan Belitung ini kita berikan secara sombolis dengan penerima manfaat Bapak Arsyad yang saat penyerahan bantuan diwakilkan oleh istrinya Ibu Suharna,” ujarnya.

Sementara, Keluarga Arsyad yang di wakili istrinya Suharna mengatakan dengan adanya bantuan pemasangan listrik dari PT PLN Unit Wilayah Bangka Belitung sangat terbantu.

“Kami sudah lama belum memasang listrik, dikarenakan penghasilan sehari-hari kami hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari kami yang merupakan buruh harian lepas,” kata Suharna

Setelah melihat lampu di halaman rumahnya menyala, Suharna sangat bersyukur dan berterimakasih kepada PLN Babel, karena baru kali ini rumahnya memiliki aliran listrik PLN.

“kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarkan kepada PLN terkhusus Srikandi PLN Babel yang telah peduli kepada masyarakat. Dengan adanya listrik ini kami bisa beraktifitas dimalam hari, anak-anak bisa belajar dan mengaji juga, kami doakan PLN makin sukses dan makin jaya”, tutup Suharna.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…