Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Prabowo Ajak Negara ASEAN Perkuat Ketahanan Pangan

0
×

Prabowo Ajak Negara ASEAN Perkuat Ketahanan Pangan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Poltamnews.com Cebu – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi kemerdekaan dan kedamaian suatu bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Jumat (8/5).

Menurut Prabowo, pangan merupakan kebutuhan mendasar yang menentukan keberlangsungan masyarakat sekaligus stabilitas negara.

“Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada kedamaian,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis sehingga negara harus hadir secara aktif untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan nasional.

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, akan terus memperkuat kemandirian pangan melalui kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian dan para petani.

“Pertanian terlalu penting. Ketahanan pangan itu penting. Bagi kami, ini adalah tanggung jawab utama pemerintah, dan Pemerintah Indonesia bertekad mengambil tanggung jawab penuh serta kedaulatan penuh atas sektor vital ini,” katanya.

Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya menyerahkan sektor pertanian kepada mekanisme pasar maupun swasta.

Menurutnya, campur tangan pemerintah tetap diperlukan guna menjaga stabilitas produksi dan distribusi pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

“Ketahanan pangan adalah tentang kepemimpinan pemerintah dan intervensi pemerintah. Indonesia tidak percaya bahwa pertanian hanya boleh diserahkan kepada sektor swasta,” tegasnya.

*Perkuat Kerja Sama Regional*

Selain itu, Prabowo mengingatkan negara-negara ASEAN terhadap ancaman perubahan iklim, khususnya potensi El Nino ekstrem yang diperkirakan dapat mengganggu produksi pangan di kawasan. Karena itu, ia menilai kerja sama regional menjadi sangat penting untuk menghadapi risiko tersebut.

“Kita telah diperingatkan oleh organisasi internasional mengenai risiko El Nino ekstrem yang mengintai di depan kita. Dalam situasi ini, ketahanan pangan menjadi semakin mendesak,” ucapnya.

Prabowo pun menyerukan agar negara-negara ASEAN memperkuat kolaborasi dalam diversifikasi pangan dan pengembangan teknologi pertanian.

Ia juga mendorong penyederhanaan mekanisme cadangan beras darurat ASEAN Plus Three atau ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) guna mempercepat respons terhadap krisis pangan.

“Ini bukan tantangan yang dapat ditangani oleh satu negara saja. ASEAN harus bertindak bersama,” katanya.

Ia menambahkan, kawasan ASEAN perlu memperkuat sistem cadangan pangan berbasis lokal guna meningkatkan ketahanan menghadapi ancaman krisis di masa mendatang.

“Kita harus memajukan cadangan pangan berbasis lokal kita,” pungkasnya.

SUKARDI.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…