Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Semarak Peringatan Bulan K3 Nasional, PT Timah Gelar Lomba Penanganan Kebakaran dan 5R

0
×

Semarak Peringatan Bulan K3 Nasional, PT Timah Gelar Lomba Penanganan Kebakaran dan 5R

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Poltamnews.com |Karimun – Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional, PT Timah Tbk Head Kundur menggelar berbagai kegiatan perlombaan yang melibatkan karyawan.

Perlombaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan budaya K3 di lingkungan kerja, sekaligus mempererat kebersamaan dan menciptakan semangat kompetitif yang positif di antara para peserta.

Semarak Lomba K3 ini juga dilaksanakan di PT Timah Head Kundur, para karyawan antusias mengikuti lomba penanggulangan kebakaran dan Lomba 5R di Lapangan Upacara PT Timah Tbk Head Area Kundur, Kamis 23 Januari 2025.

Perlombaan dalam rangka Bulan K3 Nasional ini diikuti perwakilan karyawan dari berbagai satuan kerja Seperti Kapal Keruk ( KK ), Kapal Isap Produksi ( KIP ) serta sarana Penunjang lainya.

Para peserta lomba akan mengikuti beberapa penilaian seperti menggunakan APD, mengoperasikan alat serta bagaimana memendamkan api dengan Apar serta kain goni.

Departement Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan mengatakan, setiap tahunnya dalam rangka Bulan K3 Nasional kerap menggelar beragam lomba.

“PT Timah terus berkomitmen untuk mengimplementasikan Budaya K3 dengan melaksanakan beberapa program, salah satunya menerapkan budaya K3 di seluruh aktivitas operasionalnya. Perlombaan ini salah satu upaya untuk mengasah skill karyawan dalam menghadapi situasi darurat,” kata Anggi.

Anggi menambahkan, perayaan Bulan K3 Nasional menjadi momentum penting untuk merefleksikan pencapaian perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, sekaligus mendorong seluruh elemen perusahaan untuk terus berinovasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Salah satu Peserta kegiatan Paizul dari satuan Pengawas Tambang Laut Area Kundur merasa senang dan semangat dalam mengikuti kegiatan ini.

Menurutnya kegiatan seperti ini sangat positif dan memacu diri untuk terus mengasah skill dan kemampuan agar selalu sigap dan cepat mengambil tindakan aman.

“Tentu saya senang bisa mewakili satuan kerja saya ikut perlombaan seperti ini. Selain membuat kita selalu siap, sigap dan cepat juga tanggap pada saat kondisi darurat ini juga menjadi ajang silaturahmi,” katanya. (red/sumber www.timah.com )

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…