Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

PERSIPAS Pangkalpinang Tidak Akan Pernah Maju Kalau Seleksinya Tidak Fair

3821
×

PERSIPAS Pangkalpinang Tidak Akan Pernah Maju Kalau Seleksinya Tidak Fair

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

POLTAMNEWS.COM | PANGKALPINANG

Seleksi pemain persipas U13 Pangkalpinang saat ini sedang tidak sehat dan tidak baik, pemilihan yang dilaksanakan 2 Minggu sebelumnya bahkan telah dilakukan pengurangan pemain dengan pemilihan pemain terbaik, pelaksanaan seleksi dilaksanakan di lapangan pasir putih kota Pangkalpinang, Sabtu(31/08/2024).

Minggu ke- 3 seleksi pemain dan hari ni akan dilakukan lagi pengurangan dari sisa 40 pemain dan akan dikurangi menjadi 25 orang. Hari ini justru mengundang emosi para orang tua dari siswa peserta seleksi, disaat akan dilakukan pengurangan pemain justru terjadi penambahan pemain baru dari Bangka Selatan.

Terlihat di lapangan pandangan para orang tua melihat raut wajah anak-anak mereka tidak lagi bersemangat untuk mengikuti seleksi persipas U-13 kerena KECEWA dengan para pelatih dan pengurus.

Hal ini harus jadi perhatian pemerintah kota Pangkalpinang, Karena penyebaran seperti inilah yang membuat PERSIPAS Pangkalpinang tidak akan pernah maju untuk membawa nama kota Pangkalpinang maupun Bangka Belitung.

Pemilihan pemain U-13 ini dilaksanakan tidak Feer, seharusnya kalau ingin rekrut pemain harus dilakukan dengan baik dan feer, Jangan mentang-mentang orang tua maupun pelatih dari peserta seleksi dekat dengan pelatih bisa terpilih, sampai kapanpun PERSIPAS tidak akan pernah maju.

Saat dikonfirmasi kepada pelatih Romel yang merupakan pendatang baru di Pangkalpinang terkait dengan adanya penambahan peserta baru yang mana sebelumnya tidak mengikuti seleksi dari awal justru masuk dalam peserta baru justru mengundang emosi orang tua.

Hal ini disampaikan langsung oleh orang tua peserta seleksi, Iskandar mengatakan,”Kok bisa anak-anak kami sudah 2 kali dan hari ini seleksi terakhir dan pengurangan pemain, kenapa bisa ada penambahan lagi dalam seleksi ini, kami tidak melarang siapapun untuk mengikuti seleksi persipas usia U13 ini, mau dari 5 sampai 10 penjuru silahkan ikut seleksi , tapi harus dari awal dan harus feer jangan seperti ini, saya juga pemain persipas dan syg merasakan dan melihat seperti apa keadaan Persipas Pangkalpinang saat ini, PERSIPAS Pangkalpinang saat ini sedang tidak baik-baik saja dan hal ini terkesannya mentang-mentang pelatih SSB nya dekat dengan pelatih bisa terpilih, ini akan terulang kembali pada PERSIPAS dimasa kami dulu,” pungkasnya.

Dikonfirmasi langsung kepada ketua umum persipas beliau mengatakan,”Mesti nya mereka evaluasi pola dan cara seleksi dengan sebaik-baiknya,” tambah Gunawan melalui via WhatsApp.

Pemerintah juga harus melihat seperti apa keadaan PERSIPAS Pangkalpinang saat ini sebelum memberikan bantuan maupun motivasi kepada persipas terutama kepada KONI dan Dispora selain bidang olah raga. (Red).

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…