Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Dinas Perdagangan Gelar Bazaar Murah Awal Tahun 2024

0
×

Dinas Perdagangan Gelar Bazaar Murah Awal Tahun 2024

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Poltamnews. com|KOTA METRO 

Dinas Perdagangan Kota Metro menggelar Bazar jum’at di Area halaman dinas setempat Jum’at (26/01/2024).

Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro Elmanani yang diwakili Oleh Eni Purwati selaku Kepala bidang (Kabid) Perdagangan menyampaikan bahwa
bazar jumat dilaksanakan Rutin ,hari ini adalah kegiatan bazar perdana di tahun 2024

yang sudah kita gelar dan kita bekerja sama dengan bulog cabang Metro,untuk menyediakan barang kebutuhan pokok,berupa beras,terus tadi dengan beberapa distributor untuk menjual barang kebutuhan ,minyak gula,Tepung terigu ,telur dan lain lain “,ucapnya

“Dia mengatakan bahwa pada bazar itu ikut berpartisipasi pelaku usaha kuliner UMKM
Kita berharap bisa mempasilitasi ke beberapa UMKM yang sudah menjadi binaan itu untuk bisa ikut serta penjualan ,pemasaran produk yang mereka buat.”, ungkapnya.

Terkait harga Eni mengatakan telur diluar harganya mencapai 27 ribu tetapi kita menjual dengan harga 23 ribu, gula mencapai 17-18 ribu karena harga yang merangkak naik ,kita menjual 14.500 .memang sejak memasuki bulan januari beras dan minyak mengalami kenaikan,ucapnya.

Disini dijual lebih murah dari harga pasaran terangnya.
Gula — 14.500/kg
Minyak goreng – 12.000/kg
Susu – 11.000/ kaleng
Kecap bangau – 21.500/ bungkus
Bihun – 3000 / bungkus
Sagu tani – 7.000 / kg
Tepung terigu — 6000/bungkus
Bawang kating -16.500/kg
Bawang merah -8.500/setengah kg
Cabe rawit -11.000/setengah kg
Cabe merah -18.000/setengah kg
Beras 51.000/5kg
Telur – 23.000./ kg
dan bermacam”kuliner.

“Untuk beras dari tahun 2023 tidak ada perubahan satu sak 5kg dijual 51.000.
Untuk daya beli minat masyarakat sangat Antusias dari pagi sudah datang dan antrian berjubel jubel,Pungkasnya.

(Jjs)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…