Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Atasi Inflasi, Pemprov Sumsel dan PKK Sumsel Akhir Tahun Kembali Gencarkan Gelar Pasar Murah

0
×

Atasi Inflasi, Pemprov Sumsel dan PKK Sumsel Akhir Tahun Kembali Gencarkan Gelar Pasar Murah

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Poltamnew.com |PALEMBANG 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) beserta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumsel menggelar pasar murah. Kegiatan ini salah satu upaya untuk menekan terjadinya inflasi daerah dan meringankan kebutuhan masyarakat.

“Pasar murah seperti ini akan terus kita lakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan harga bahan pokok lebih murah dibanding harga pasar,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni ketika membuka Operasi Pasar Murah yang digelar di halaman Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (24/11/2023).

Nantinya operasi pasar murah seperti ini akan terus digelar. Tujuannya adalah untuk meringankan masyarakat menjangkau harga bahan pokok yang lebih murah dibandingkan harga pasar.

“Operasi pasar murah seperti ini bukan hanya di Pemprov tetapi kita imbau Kabupaten dan Kota mengadakan pasar murah seperti ini. Insya Allah banyak pihak yang akan mendukung kegiatan ini,” harapnya.

Secara khusus Fatoni juga berterima kasih serta mengapresiasi sejumlah BUMN, BUMD dan stakeholder swasta yang telah berpartisipasi dalam gelaran Operasi Pasar Murah tersebut.

“Kami mengapresiasi pihak-pihak yang telah membantu gelaran operasi pasar ini. Dengan bahan pokok yang kita jual murah, kita harap informasi pasar murah ini didapati oleh masyarakat luas,” ucapnya.

Terakhir, Fatoni juga memastikan stok beras di Sumsel masih mencukupi hingga Maret tahun 2024.

“Stok beras kita di Sumsel ini sangat aman dan produksi pangan kita juga cukup baik yang kita harapkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan jangan dulu menjual ke luar Sumsel namun kita penuh stok yang ada di Sumsel,” kata Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel Deva Octavianus menyebut pada operasi pasar murah kali ini disiapkan stok beras 10 ton dijual dengan harga Rp10 ribu perkilogram dan gula pasir seharga Rp13 ribu perkilogram.

“Selain itu juga kita jual minyak goreng, tepung terigu, dan bahan pokok lainnya termasuk juga berbagai macam sayuran,” ujar Devi.

Pada kegiatan ini Fatoni didampingi oleh Pj Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumsel Tyas Fatoni. Selain itu turut hadir Pimpinan Wilayah Bulog Sumsel M Alexander, Kepala Fungsi Implementasi Kebijakan Pembayaran Bank Indonesia Perwakilan Sumsel Eva Ariesty dan para Kepala Instansi Vertikal BUMN/BUMD di Sumsel. (*)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…