Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

102 Kontingen Babel Siap Ikuti Jumbara PMR Nasional IX 2023 

0
×

102 Kontingen Babel Siap Ikuti Jumbara PMR Nasional IX 2023 

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PANGKALPINANG – Sebanyak 102 peserta kontingen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) resmi dilepas Penjabat (Pj) Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu untuk mengikuti Jumpa Bhakti Gembira (Jumbara) Palang Merah Remaja (PMR) Nasional IX 2023 di Ruang Mahligai, Rumah Dinas Gubernur, Jumat (30/6).

 

Kontingen tersebut akan mengikuti kegiatan PMR seluruh Indonesia di Taman Agro Wisata Way Handak, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada tanggal 2 hingga 10 Juli 2023.

 

“Tunaikan tugas ini sebagai duta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan baik dan diiringi rasa gembira. Jika hati gembira dan ikhlas, maka apa yang sudah dipelajari dan dilatih akan lebih maksimal dikeluarkan saat berlaga di arena Jumbara Nasional,” ucap Pj Gubernur Suganda dalam sambutannya.

 

Pj Gubernur Suganda juga mengaku bangga kepada para kontingen, karena putra-putri terpilih ini telah mengikuti berbagai tahapan seleksi. Mulai dari tingkat PMR kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.

 

Oleh karenanya, dirinya berpesan agar mereka senantiasa untuk memupuk semangat jiwa sukarel, untuk disebarkan dan ditularkan kepada segenap masyarakat.

 

Menurutnya, PMR sebagai cikal bakal generasi penerus PMI harus selalu di perhatikan dan dikembangkan di tiap tiap sekolah, agar tertanam jiwa yang peka terhadap sesama, rela berkorban dan peduli terhadap diri dan lingkunganya termasuk terhadap teman sebaya.

 

“Jangan lupa jaga kesehatan karena kegiatan di daerah yang jauh dari rumah, dan dipenuhi jadwal yang padat tentu akan menguras banyak energi. Patuhi semua arahan dari pendamping dan pesan guru-guru kalian dan juga orang tua,” pesannya.

 

Ia juga berharap kepada kontigen untuk menjaga nama baik, termasuk mempromosikan Provinsi Kepulauan Babel.

 

“Ajak kawan dari luar provinsi bahkan luar negeri agar berkunjung ke Bangka Belitung,” pesannya.

 

Jumbara PMR merupakan forum perjumpaan dengan sesama remaja, berbakti kepada masyarakat serta bergembira. Selama Jumbara dilaksanakan berbagai macam kegiatan mulai anjangsana dan tukar hasil karya, life skill station, konferensi PMR, disiminator cilik, sarasehan jumtek, kemudian bakti sosial, traveling kepalangmerahan, bakti sosial seperti penghijauan, hingga simulasi pertama pelayanan kesehatan.

 

Dikatakan Aswandi selaku Sekretaris PMI Provinsi Kepulauan Babel, bahwa diadakannya Jumbara Nasional ini bertujuan agar anggota PMR saling berbagi pengetahuan, memiliki sikap dan keterampilan, menjalin persahabatan serta menumbuhkan kegembiraan sesuai karakter remaja.

 

“Kontingen ini terdiri dari perwakilan dari PMR Kabupaten/Kota se-Babel, dengan jumlah 102 orang,” jelasnya.

 

Penulis: Budi

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…