Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Kombes Pol Arman Achdiat, S.I.K., M.Si, Asistensi kampung tertib Lintas polres Bangka Barat

0
×

Kombes Pol Arman Achdiat, S.I.K., M.Si, Asistensi kampung tertib Lintas polres Bangka Barat

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Poltamnews.com | BANGKA BARAT 

Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Achdiat, S.I.K., M.Si, mengunjungi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya di kabupaten Bangka Barat, Muntok dalam rangka asistensi “Kampung Tertib Lalu Lintas” yang direkomendasikan Satlantas Polres Bangka Barat, Kamis (08/6/2023).

Inovasi tersebut bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangka Barat khususnya. Kita seringkali melihat perilaku berlalu lintas dari yang tertib hingga ugal ugalan.

Berlalu lintas bukan sebatas mampu membeli dan mengendarai kendaraan bermotor, tetapi juga mampu untuk mentaati aturan, menghormati pengguna lalu lintas lainnya, bahkan mampu peka dan peduli akan keselamatan kita maupun orang lain.

Ugal-ugalan di jalan raya selain membahayakan diri kita juga membahayakan bagi orang lain. Kita sering melihat anak anak sekolah, mahasiswa, pekerja profesional pengemudi angkutan umum viral di media sosial akibat perilaku berlalu lintas yang tidak terpuji.

Dampak atas perilakunya harga sosialnya sangat mahal Dari kerugian waktu sampai kehilangan jiwa manusia, Ini semua merefleksikan tingkat kesadaran berlalu lintas yang rendah. Ada anak sekolah yang menyepak petugas polisi, mempermainkan orang tua di pinggir jalan, melakukan balap liar, atau dengan sengaja memamerkan ketololannya dengan ugal ugalan di jalan raya.

Jalan raya sebagai sarana utama berlalu lintas, sebagai urat nadi kehidupan dijadikan ajang permainan. Apalagi kalau bergerombol atau dari keluarga aparat, seakan memiliki kekebalan fisik maupun hukum dan bisa semaunya.

Dalam sambutannya, Kombes (Pol) Arman Achdiat menyatakan, Tertib berlalulintas dibangun sejak dari rumah dan sejak usia dini, Keluar dari rumah wajib tertib dalam melakukan aktivitas terutama yang berkaitan dengan berlalu lintas.

Karena sebenarnya sejak kita memasuki area publik dituntut peka peduli dan berbelarasa akan keselamatan bagi diri kita maupun orang lain. Karena diri kita dapat menjadi korban atau penyebab gangguan atau merusak bahkan mengakibatkan matinya produktifitas kita maupun orang lain.” Ujarnya.

Kesadaran dan tanggung jawab serta disiplin dibangun dan dibiasakan sejak usia dini Mendidik tertib berlalu lintas sejak usia dini menyelamatkan anak bangsa. Membangun lingkungan yang tertib berlalu lintas merupakan bagian dari rekayasa sosial dan transformasi sosial. Yang dapat mendidik dan menginspirasi warga untuk bangga tatkala berlalu lintas dengan tertib, disiplin atau mematuhi aturan berlalu lintas.

Membangun lingkungan tertib berlalu lintas dapat dimulai dengan membangun” Kampung Tertib Lalu lintas”. Kampung tertib lalu lintas bukan sebatas membangun infrastruktur tetapi juga membangun literasi berlalu lintas untuk dapat merubah mind set, membangun mental dan sebagai gerakkan moral bagi kemanusiaan dan keteraturan sosial.” Tambahnya.

Masih banyak lagi yang dapat dilakukan dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Kekuatan pengaruh positif edukatif, Pembangunan infrastruktur dan sistem sistemnya, penegakan hukum lalu lintas, TAR ( traffic attitude record ) dan de merit system memerlukan political will yang kuat dan komitmen para pemangku kepentingan lainnya serta komitmen warganya dan konsistensi secara berkesinambungan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas.

“Semoga kehadiran kami disini dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat kabupaten bangka Barat,” ujarnya. (Isk)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…