Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Lewat Program Decluttering, Karyawan PT Timah Tbk Donasikan Barang Layak Pakai untuk Masyarakat dan Panti Asuhan

0
×

Lewat Program Decluttering, Karyawan PT Timah Tbk Donasikan Barang Layak Pakai untuk Masyarakat dan Panti Asuhan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Poltamnews.com | Pangkalpinang – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49, PT Timah melaksanakan kegiatan Decluttering sebagai wujud kepedulian sosial dengan menyalurkan barang-barang layak pakai kepada masyarakat dan anak-anak panti asuhan.

Aksi Ducluttering ini mengumpulkan sebanyak 1,3 ton barang layak pakai yang merupakan hasil donasi dari karyawan PT Timah Tbk di seluruh wilayah operasional yang dikumpulkan sejak Juli-Agustus lalu.

Barang layak pakai yang terkumpul diantaranya pakaian, sepatu, mainan, buku akan didistribukan kepada masyarakat yang membutuhkan termasuk panti asuhan di wilayah operasional perusahaan.

Salah satu panti Asuhan yang menerima santunan yakni Panti Asuhan Yatim Piatu Adh Dhuhaa, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Kamis (12/9/2025).

Pengurus Panti Asuhan Adh Dhuhaa, Ina menyampaikan bahwa donasi dalam bentuk barang layak pakai ini sangat berarti bagi mereka.

“Kami berterima kasih atas kepedulian PT Timah. Bantuan yang diberikan ini akan kami sortir terlebih dahulu, terutama pakaian perempuan agar sesuai syariat. Jika ada yang tidak terpakai, akan kami salurkan lagi ke masyarakat lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Ia berharap PT Timah dapat selalu hadir dan berkontribusi untuk membantu masyarakat.

“Saya harap PT Timah dapat terus memberikan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Saya berterima kasih PT Timah sudah mau peduli kepada anak anak panti asuhan Adh Dhuhaa,” katanya.

Saat ini, Panti Asuhan Adh Dhuhaa menaungi 35 anak dengan rentang usia 8 hingga 19 tahun. Anak-anak tersebut menjalani keseharian dengan rutinitas pendidikan agama, sekolah, hingga aktivitas belajar bersama di malam hari. Dukungan dari para pihak seperti PT Timah dinilai membantu menunjang kebutuhan mereka.

Selain menyalurkan ke panti asuhan, PT Timah juga menyebarkan hasil decluttering ke masyarakat yang membutuhkan dengan harapan barang-barang yang masih layak pakai ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan membantu meringankan kebutuhan para penerima.

Kegiatan decluttering ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-49 PT Timah yang tidak hanya berfokus pada internal perusahaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, PT Timah berharap dapat menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Aksi sederhana dengan memanfaatkan barang yang masih layak pakai diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk berbagi dengan sesama. (red/Sumber www.timah.com)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…