Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Ahmad Fauzi Chan Ditunjuk Sebagai Ketua Tim Delegasi Peringatan Hari Pers Nasional 2025 di Provinsi Riau

6
×

Ahmad Fauzi Chan Ditunjuk Sebagai Ketua Tim Delegasi Peringatan Hari Pers Nasional 2025 di Provinsi Riau

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PoltamNews.com, Tangerang – Rapat Pleno yang diperluas Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten di Kota Tangerang hari ini, Selasa 24 Desember 2024 menunjuk Ahmad Fauzi Chan, yang akrab disapa Ichan, sebagai Ketua Tim Delegasi dan saudara Angga Sapria Siswanto sebagai sekretaris tim delegasi untuk Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang akan dilaksanakan pada Februari 2025 di Provinsi Riau.

Ketua Umum PWI Provinsi Banten, Rian Nopandra, menyampaikan apresiasinya atas terpilihnya Ichan sebagai Ketua Tim Delegasi.

Ia optimis bahwa Ichan dan Angga adalah sebuah kombinasi yang bagus dan mampu menjalankan tugas ini dengan baik dan membawa nama baik PWI Banten di kancah nasional.

“Mereka adalah sosok yang memiliki kapabilitas dan semangat tinggi untuk memajukan dunia pers, khususnya di Banten. Penunjukan ini adalah keputusan yang tepat, dan saya yakin delegasi PWI Banten di bawah kepemimpinannya akan mampu berkontribusi aktif dalam agenda HPN 2025,” ujar Rian Nopandra.

Opan menyampaikan, mengingat pentingnya peringatan Hari Pers Nasional bisa menjadi salah satu wujud terbentuknya soliditas dan kualitas insan pers di Indonesia.

Untuk itu, Opan berharap delegasi PWI Banten dapat membawa isu-isu penting dari daerah yang relevan untuk dibahas di tingkat nasional, sehingga keberadaan pers semakin diperhitungkan dalam pembangunan bangsa.

“Kami percaya bahwa dengan kepemimpinan Ichan, delegasi PWI Banten dapat berkontribusi maksimal dalam Peringatan Hari Pers Nasional 2025. Ini adalah momen strategis untuk memperkuat sinergi dan peran pers, baik di tingkat daerah maupun nasional,” katanya.

Dalam sambutannya, Ahmad Fauzi Chan menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah ini dan berharap kehadiran delegasi PWI Banten dalam peringatan HPN di Riau nanti dapat memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan pers secara umum.

“Tugas ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Saya akan memastikan delegasi PWI Banten dapat berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam peringatan HPN 2025 di Riau. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat kolaborasi dan menyampaikan gagasan yang berdampak positif bagi perkembangan pers nasional,” ungkapnya.

Selain itu, Ahmad Fauzi Chan juga menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi wartawan di Banten ke dalam agenda nasional. Ia berharap delegasi PWI Banten dapat mengangkat isu-isu lokal yang relevan dan memberikan sumbangsih yang berarti dalam diskusi-diskusi strategis selama peringatan HPN 2025.

Pengurus PWI Banten berharap keikutsertaan dalam HPN 2025 tidak hanya menjadi ajang partisipasi formal, tetapi juga membuka peluang untuk mendorong profesionalisme dan inovasi di kalangan wartawan. Dengan kolaborasi yang kuat, PWI Banten optimis dapat memberikan dampak nyata bagi dunia jurnalistik di Indonesia.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…