Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Ketika Bankir jadi Mafia, Masih adakah Trust untuk Bank Sumsel Babel?

8274
×

Ketika Bankir jadi Mafia, Masih adakah Trust untuk Bank Sumsel Babel?

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

POLTAMNEWS.COM| BANGKA BELITUNG — Empat orang Bankir yang merupakan mantan pimpinan dan wakil pimpinan cabang Bank Sumsel Babel digaruk Kejaksaan Tinggi Babel sebagai tersangka KUR fiktif. Jelas ini menjadi sebuah aib bagi bisnis sebuah lembaga keuangan. Karena trust atau kepercayaan merupakan harga mati dalam bisnis perbankan.

4 mantan pejabat teras Bank Sumsel Babel ini baru permulaan. Masih ada sederet bankir lain di Bank Sumsel Babel yang bakal menyusul. Setidaknya masih ada cluster analis KUR yang saat ini sudah ketar-ketir bakal ikut reuni di lapas.

Ini layak menjadi perhatian serius, termasuk bagi daerah pemilik saham. Karena kasus korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Babel merupakan kasus yang kesekian kalinya di tanah air. Sebelumnya hal serupa terjadi di NTB, Kepri, Medan serta beberapa provinsi di tanah air.

Jelas korelasi antara profit bank dengan deviden yang akan diterima oleh pemilik saham, juga dipengaruhi oleh sehat atau tidaknya bank tersebut. Salah satu indikator sehat menurut Otoritas Jasa Keuangan, dilihat dari profil risiko (risk profile), good corporate governance, rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital).

Jika kita ambil salah satu indikator, yakni good corporate governance, jelas banyaknya bankir mafia KUR yang jadi tersangka menunjukan bahwa Bank Sumsel Babel tidak dalam indikator sehat. Karena jelas KUR fiktif adalah dugaan tidak adanya good corporate governance di manajemen Bank Sumsel Babel.

Proses pengajuan kredit termasuk KUR bukan proses simsalabim. Ada SOP yang harus dilalui, namun sepertinya itu terabaikan. Sehingga muncul lah perkara KUR fiktif. Sedangkan pelaksanaan SOP merupakan salah satu indikator good corporate governance.

Khawatir nya adalah, pengabaian SOP dalam proses KUR fiktif hanya salah satunya yang terungkap. Bukan tak mungkin dalam banyak praktek manajemen, banyak SOP yang terabaikan. Lantas jika diduga Bank Sumsel Babel terindikasi tak sehat, sementara ada banyak pemerintah daerah yang meletakkan saham dalam Bank Sumsel Babel.

Korelasi antara bank yang sehat dengan kemampuan meningkatkan deviden jelas adanya. Jika bank Sumsel Babel diduga tak sehat, masihkan pemerintah daerah harus bertahan dalam sistem yang diduga rusak. Harus menjadi pertimbangan serius tentunya, karena modal yang disertakan dalam Bank Sumsel Babel adalah uang rakyat yang harus dipastikan memberikan manfaat. Masih kah Bank Sumsel Babel layak dipercaya di tengah krisis kepercayaan terhadap nya. Mungkin layak ditimbang ulang.

Editorial

Oleh : Rudi Syahwani

Pemimpin Redaksi

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…