Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Prabowo Targetkan Listrik di Lokasi Bencana Pulih Secepatnya

0
×

Prabowo Targetkan Listrik di Lokasi Bencana Pulih Secepatnya

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Poltamnews.com Langkat — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pemulihan aliran listrik dapat kembali normal 100 persen secepatnya di seluruh wilayah terdampak bencana banjir bandang di Sumatera.

Prabowo menyampaikan, pemulihan aliran listrik memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Kondisi geografis, cuaca yang buruk, dan sebagian wilayah yang masih terendam menjadi tantangan utama dalam penyambungan kembali kabel listrik di titik-titik terdampak bencana banjir bandang dan longsor.

Kendati demikian, Prabowo optimistis seluruh pihak terkait terus bekerja maksimal agar listrik di lokasi terdampak bencana bisa segera tersambung.

“Insyaallah kita harapkan mungkin satu minggu bisa pulih. Tapi jangan berharap semua bisa sekejap. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Yang ada adalah kerja keras semua pihak,” tegas Prabowo usai meninjau posko pengungsian bencana di MAN 1 Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12).

Selain aliran listrik, Prabowo juga memastikan infrastruktur lain bisa segera kembali berfungsi, terutama sarana mobilitas seperti jalan dan jembatan, agar masyarakat yang tinggal di daerah terisolasi bisa kembali terhubung.

“Di daerah paling terisolasi seperti Takengon, kita terus bekerja membuka akses. Di Bener Meriah, jembatan juga saya kira sudah berfungsi,” tambahnya.

Sehari sebelum bertolak ke Langkat, Prabowo berkunjung di tiga posko pengungsian di Aceh, yakni di Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Takengon. Di ketiga lokasi tersebut, Prabowo meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak bencana sekaligus meninjau pemulihan infrastruktur pascabencana.

Hal ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk mengawal langsung proses penanganan bencana dan memastikan pemerintah hadir di sisi masyarakat pada masa-masa kritis.

Pemerintah juga terus memastikan bahwa upaya penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur akan terus dipercepat demi mengembalikan aktivitas masyarakat.

SUKARDI.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…