Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Kota MetroPolitik

Pemkot Metro Mulai Persiapan Hadapi arus Mudik Lebaran 1445 H

0
×

Pemkot Metro Mulai Persiapan Hadapi arus Mudik Lebaran 1445 H

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Poltamnews.com / Kota Metro

Pemerintah Kota Metro mulai melakukan persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 1445 H/2024 M, dengan melakukan perbaikan jalan. Baik itu milik negara, provinsi maupun kota, serta pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di kota setempat.

Wali Kota Metro, dr. Wahdi, Sp.OG (K), MH mengatakan, bahwa hal ini dilakukan untuk memastikan arus mudik Lebaran 2024 di Kota Metro berjalan lancar dan aman.

“Kita sudah rapatkan hal ini dan saya langsung yang memimpin rapat koordinasi dan konsolidasi pembangunan menyambut Idul Fitri 2024 ini. Persiapan seperti ini sudah kita lakukan rutin setiap tahun untuk memastikan arus mudik aman dan lancar,” kata Wahdi usai kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Babul Jannah, Rejomulyo, Metro Selatan, Selasa (20/3).

Baca Juga
Plt DPP PSI Giring Ganesha Djumaryo Luncurkan lagu Kampanye Untuk Anna-Fritz
DPRD Metro Desak Pemkot Segera Salurkan Bansos Ke Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19
Tondi MG Nasution Apresiasi Gelaran Muli Mekhanai

“Dan saya sudah perintahkan ke Dinas PUTR untuk segera diselesaikan perbaikannnya dengan menggunakan anggaran rutin dan anggaran pemeliharaan yang ada Dinas tersebut,” imbuhnya.

Wahdi menjelaskan, panjang jalan negara yang ada di Kota Metro saat ini ada 9,8 Km, lalu sekitar 15 Km jalan provinsi yang kondisinya 85 persen baik. Kemudian, total ada sekitar 567 Km jalan kota yang kondisinya 84 persen baik.

“Untuk kemantapan jalan total kita yang tertinggi di Provinsi Lampung. Tapi masih ada jalan yang butuh perbaikan, makanya saya sudah minta ke Dinas PUTR untuk segera diperbaiki,” jelasnya.

Wahdi menargetkan, perbaikan jalan tersebut akan selesai dilaksanakan pada April 2024 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah agar arus mudik di Kota Metro lancar dan aman.

“Memang belum selesai semua, tapi sebelum lebaran sebagian jalan negara, provinsi dan kota yang rusak akan diperbaiki menggunakan dana pemeliharaan,” paparnya.

Kasus DBD Meningkat, Pairin Imbau Masyarakat Lakukan 4 M Plus
Sedangkan, tambah dia, untuk lampu penerangan jalan umum (LPJU) pada tahun ini akan dipasang 300 titik yang tersebar di 22 kelurahan yang ada di Kota Metro.

“LPJU sudah mulai dipasang, ini juga salah satu persiapan kita. Mungkin nanti sebelum lebaran ada beberapa titik yang sudah terpasang,” tambahnya.(ril)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…