Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Pemkab Basel Kembali Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut

0
×

Pemkab Basel Kembali Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

POLTAMNEWS|Bangka Selatan – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kembali meraih prestasi gemilang dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke lima kalinya secara berturut-turut dari BPK RI perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2023.

Penyerahan opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid didampingi Ketua DPRD, Erwin Asmadi dan dihadiri Pj Sekda Bangka Selatan, Haris Setiawan dan beberapa kepala perangkat daerah Pemkab Bangka Selatan di Gedung BPK RI Bangka Belitung, Jumat (28/6/2024).

“Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang luar biasa, Kita kembali bisa meraih dan mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada penilaian laporan keuangan Bangka Selatan tahun 2023,” ucap Bupati Basel, Riza Herdavid.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang sudah bekerjasama dengan baik, sehingga Bangka Selatan bisa kembali meraih Opini WTP secara berturut-turut.

“Terimakasih kepada seluruh jajaran dan OPD di Lingkungan Pemkab Bangka Selatan untuk capaian ini. Ini adalah hasil dari kerjasama yang baik semua pihak,” ujarnya.

Dikatakan Riza, perolehan Opini WTP untuk ke-lima kali berturut-turut ini tentu membuktikan bahwa sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semakin baik.

Raihan WTP ini juga merupakan persyaratan utama bagi pemerintah daerah agar kemudian bisa menerima alokasi anggaran insentif atas prestasi-prestasi daerah lainnya.

“Sekali lagi saya bersyukur dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi. Sebab, Opini WTP atas laporan keuangan daerah merupakan hal yang membanggakan,” katanya.

Meski demikian, lanjut Riza, aspek yang juga tak kalah penting adalah penggunaannya. Karena itu, sejak dari awal kepemimpinan Riza-Debby selalu berkomitmen dalam melaksanakan program-program yang memang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan publik.

“Alhamdulillah hari ini semua penduduk Bangka Selatan sudah bisa berobat gratis, puluhan ribu anak anak sekolah mendapatkan seragam dan perlengkapan sekolah, pelaku-pelaku ukm kita juga sudah mendapatkan bantuan sesuai skala prioritas, bantuan bibit sawit gratis juga sudah tertunaikan,” katanya.

Sementara itu, wajah ibukota juga terus ditata dan dipercantik. Begitupun pola pelayanan publik terus dilakukan dengan pendekatan jemput bola. Termasuk penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat yang cukup menggunakan kanal media sosial.

“Ini semua kita lakukan agar masyarakat benar benar mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah daerah,” pungkasnya.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…