Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Membatik hingga UMKM, Langkah Nyata PT TIMAH Mendorong Kemandirian Difabel di SLB Mentok

0
×

Membatik hingga UMKM, Langkah Nyata PT TIMAH Mendorong Kemandirian Difabel di SLB Mentok

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Poltamnews.com | BANGKA BARAT – Upaya mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas terus dilakukan PT TIMAH (Persero) Tbk melalui Program Sekolah Entrepreneur Difabel yang dilaksanakan di SLB Negeri Mentok, Kabupaten Bangka Barat.

Program ini berfokus pada pengembangan keterampilan vokasi bagi siswa, khususnya di bidang membatik dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Melalui program ini, para siswa tidak hanya dibekali keterampilan, tetapi juga didorong untuk mandiri secara ekonomi.

Kepala SLB Negeri Mentok, Arif Jananto, menyampaikan bahwa keterampilan membatik menjadi salah satu unggulan dalam pembelajaran vokasi. Produk batik yang dihasilkan bahkan telah memiliki merek sendiri, yakni Batik Taber.

“Program membatik ini sudah menjadi bagian dari pembelajaran vokasi kami. Kehadiran PT TIMAH sangat membantu, terutama dalam penyediaan alat cap batik, pembingkai kain, serta bahan-bahan membatik,” ujar Arif, Kamis (2/4/2026).

Dukungan tersebut memungkinkan siswa untuk menghasilkan produk dengan variasi motif yang lebih beragam, seperti motif penari, Menara Tanjung Kalian, hingga motif khas seperti Wisma Ranggam, mentilin dan lainnya,

Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya diajarkan teknik produksi, tetapi juga mulai dikenalkan pada pemasaran. Produk yang dihasilkan telah dipasarkan dengan dukungan sejumlah pihak, seperti dinas terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata, serta Kodim Bangka Barat.

Selain program membatik, program entrepreneur juga dikembangkan melalui unit UMKM sekolah. PT TIMAH juga mendukung para penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha minuman seperti jus buah dan lainnya dengan

mendukung peralatannya.

Arif mengatakan, Program yang dijalankan bersama PT TIMAH ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal unit produksi berkelanjutan, sehingga lulusan SLB tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri.

“Kami berharap ke depan siswa yang lulus bisa memproduksi sendiri di rumah, lalu hasilnya bisa disalurkan melalui sekolah. Tujuan akhirnya adalah kemandirian, baik dalam mengurus diri sendiri maupun secara ekonomi,” jelasnya.

Meski demikian, proses pembelajaran tidak lepas dari tantangan. Tidak semua siswa dapat langsung terlibat dalam produksi karena membutuhkan waktu untuk mengasah keterampilan.

“Kita membutuhkan waktu untuk mengasah keterampilan mereka dan kadang saat mereka mahir mereka sudah lulus, sehingga kita harus mulai mencari bibit baru. Tentu proses belajarnya butuh waktu,” ujarnya.

Dirinya juga mengapresasi PT TIMAH yang telah mendukung program pendidikan vokasi di SLB Mentok, sehingga kedepannya diharapkan program ini dapat terus berlanjut.

Menurutnya, dukungan berbagai pihak, termasuk PT TIMAH, dinilai sangat penting dalam menunjang proses ini, baik dari sisi sarana prasarana maupun pendampingan.

Program Sekolah Entrepreneur Difabel ini juga menjadi bagian dari upaya kolaboratif dalam membangun kemandirian penyandang disabilitas.

“Semoga PT TIMAH terus hadir membantu dan membina para siswa kami dengan program berkelanjutan, sehingga para siswa kita yang lulus nanti bisa mandiri baik secara individu maupun ekonomi,” katanya. (red/sumber www.timah.com)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…