Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Imam Wahyudi mendorong Polman Babel agar meningkatkan silaturahmi dan komunikasi

0
×

Imam Wahyudi mendorong Polman Babel agar meningkatkan silaturahmi dan komunikasi

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Poltamnews.com |Sungailiat  – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi mendorong Polman Babel agar meningkatkan silaturahmi dan komunikasi dengan anggota DPR RI dapil Bangka Belitung agar lebih mudah dalam mengembangkan kampus tersebut.

“Anggota DPR RI perwakilan Babel kita ada tiga, yaitu pak bambang dari Golkar, Ibu Melati dari Gerindra, Pak Rudianto Tjen dari PDI-P juga termasuk empat Senator kita Pak Bahar, Ustadz Zuhri dan Bapak Darmansyah Husen. Dengan adanya komunikasi dengan mereka, maka aspirasi kampus lebih mudah disampaikan ke pusat,” kata Imam Wahyudi saat mengunjungi Kampus Polman Bangka Belitung, Senin (3/02).

Menurut Imam, sebagai kampus negeri, Polman Babel saat ini luar biasa perkembangannya, di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan sumber anggaran APBN, Kampus Polman semakin maju dan banyak prestasi.

“Kami di daerah juga perlu banyak mendengar aspirasi sebelum berjuang menyuarakan suara kampus. Mereka putra-putri terbaik Babel yang perlu diajak dan disampaikan aspirasinya seputar perkembangan kampus,” ujar Imam.

Direktur Polman Babel 2024-2028 bersama para Wakil Direktur, I Made Andik Setiawan menyampaikan terimakasih kepada Anggota DPRD Babel Imam Wahyudi yang sudah berkunjung ke Kampus Polman Babel.

Ia menyampaikan bahwa saat ini Polman Babel sudah bekerjasama dengan pihak Pemkab Bateng dan telah mendapatkan hibah tanah dari untuk pengembangan Kampus Polman Babel di Kulong Biru Bateng dan telah digarap sebatas pembangunan pagar. Selain itu, Polman Babel juga akan melakukan pengembangan Kampus di Pemali Bangka.

Ia menyebutkan, Kampus Polman Babel merupakan kampus terbaik Politeknik di Babel dan Sumatera, di mana jumlah Dosen strata 2 yang dimiliki kampus sudah di atas 100 lebih baik ASN maupun PPPK. sedangkan jumlah mahasiswa/i ada 1.400 Orang.

“Jurusan yang tersedia di Kampus Polman Babel terdiri dari jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro, Perikanan, Pertanian, Peternakan dan IT.” Ujar Subhan wadir Polman Babel kepada tim pekat,” kata I Made. (red)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…