Poltamnews.com | Pangkalpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Pemprov Babel menyepakati Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 serta RKUA-PPAS 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Rapat Paripurna DPRD Babel di Gedung DPRD Babel, Pangkalpinang.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan RKUA-PPAS yang disepakati masih bersifat makro dan menjadi gambaran awal postur anggaran sebelum masuk pembahasan teknis APBD.
“Jadi paripurna hari ini adalah penandatanganan MoU RKUA-PPAS untuk perubahan dan anggaran 2027. Poin RKUA-PPAS ini kan itu gambaran-gambaran, rencana anggaran perubahan dan anggaran 2027. Ya umum sifatnya, belum teknis-teknis pada saat APBD,” ujar Didit.
Menurut Didit, kesepakatan tersebut menjadi pedoman bagi Pemprov Babel dalam menyusun Rancangan APBD (RAPBD). Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan membahas alokasi anggaran secara lebih rinci.
“Setelah tahap ini selesai, badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah Bangka Belitung baru akan membedah alokasi dana secara mendalam dan spesifik,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani mengapresiasi kesepakatan tersebut. Dia mengatakan penyesuaian anggaran diperlukan agar belanja daerah lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
“Saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan ruang untuk melakukan penyesuaian dalam perubahan anggaran. Semoga melalui perubahan ini, anggaran dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Hidayat.
Hidayat menyebut tambahan kapasitas fiskal pada KUA-PPAS 2027 dibandingkan APBD murni 2026 akan diarahkan untuk program prioritas, antara lain pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.
Kesepakatan RKUA-PPAS tersebut menjadi pijakan formal dalam penyusunan APBD mendatang agar program dan alokasi anggaran lebih terarah serta menjawab kebutuhan masyarakat. (red)
