PoltamNews.Com, Toboali – Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, memimpin Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Bangka Selatan, Senin (24/8/2026) pagi.
Apel tersebut digelar sebagai langkah kesiapsiagaan sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di tengah kondisi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya Karhutla di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
Dalam sambutannya, Debby mengatakan apel tersebut dilaksanakan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bentuk nyata komitmen bersama sekaligus pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana, prosedur serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman Karhutla.
“Apel yang kita laksanakan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah wujud nyata dari komitmen bersama, kesiapsiagaan, sekaligus pengecekan terakhir terhadap personel, sarana prasarana, prosedur dan koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Menurut Debby, kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino 2026 berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dampak Karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem dan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat memicu kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat serta aktivitas transportasi.
“Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa dampak Karhutla sangat merugikan, mulai dari kerusakan ekosistem, kerugian ekonomi, hingga ancaman kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas transportasi,” ungkapnya.
Debby mengungkapkan, berdasarkan laporan kasus kebakaran periode Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 91 kasus kebakaran di Kabupaten Bangka Selatan. Jumlah tersebut terdiri dari 14 kasus kebakaran hutan, 56 kasus kebakaran lahan, 13 kasus kebakaran rumah dan bangunan, enam kasus tabung gas bocor serta dua kasus kebakaran kapal.
Kasus kebakaran tertinggi terjadi pada Agustus 2026 dengan sekitar 37 kasus, terdiri dari tiga kasus kebakaran hutan, 33 kasus kebakaran lahan dan satu kasus kebakaran kapal.
“Karena itu, apel kesiapsiagaan hari ini merupakan langkah krusial untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran secara terpadu,” imbuhnya.
Debby menekankan lima hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh instansi terkait dan elemen masyarakat.
Pertama, memprioritaskan pencegahan dan deteksi dini dengan memaksimalkan pemantauan titik panas (hotspot), melakukan patroli secara berkala di wilayah rawan serta segera menangani titik api sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Kedua, memperkuat sinergi dan koordinasi. Menurutnya, penanganan Karhutla bukan hanya menjadi tugas Satpol PP dan Damkar, melainkan merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, perangkat daerah, pihak swasta hingga relawan harus bergerak dalam koordinasi yang solid, cepat dan tepat.
Ketiga, meningkatkan edukasi kepada masyarakat secara persuasif. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, sosialisasi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran liar juga perlu terus dilakukan.
Keempat, memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk memeriksa kembali seluruh peralatan pemadam kebakaran, kendaraan operasional serta ketersediaan pasokan air di lapangan agar dapat digunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.
Kelima, Debby menegaskan bahwa keselamatan personel dan relawan di lapangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penanganan dan pemadaman Karhutla.
“Di atas segala upaya pemadaman, keselamatan jiwa para petugas dan relawan di lapangan harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
