Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia Arinal Djunaidi Melakukan Kegiatan Gerakan Tanam Kedelai

0
×

Bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia Arinal Djunaidi Melakukan Kegiatan Gerakan Tanam Kedelai

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Poltamnews.com | Tanggamus 

Gubernur Arinal Djunaidi melakukan kegiatan Gerakan Tanam Kedelai bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Ketua Komisi IV DPR RI di Pekon Banjarmasin Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, Jumat (02/06/2023).

Gubernur Arinal Djunaidi menyebutkan bahwa diadakannya Gerakan Tanam Kedelai guna pengembangan Kawasan kedelai di Gapoktan Umbul solo ini, sebagai langkah untuk mencapai target peningkatan produksi kedelai di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tanggamus.

Pembangunan tanaman pangan diprioritaskan pada beberapa komoditas unggulan nasional, di antaranya adalah tanaman kedelai. Kedelai adalah salah satu komoditas unggulan strategis nasional di Kementerian Pertanian yang harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Saat ini, kebutuhan kedelai di dalam negeri terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dalam 5 tahun terakhir kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 3,2 juta ton biji kering per tahun sedangkan produksi dalam negeri masih belum mencukupi.

Provinsi Lampung, kata Gubernur, merupakan salah satu daerah sentra produksi tanaman pangan khususnya padi, jagung dan ubikayu. Sedangkan untuk komoditi kedelai capaian produksi pada Tahun 2022 berdasarkan angka sementara sebesar 1.750 ton.

Dalam rangka pencapaian produksi Tahun 2023, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah melalui dana APBN Tahun Anggaran 2023 memberikan bantuan stimulan berupa benih kedelai bersertifikat dan Sarana Produksi (saprodi) lainnya untuk areal seluas 5.000 hektar yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota.

Kabupaten Tanggamus mendapatkan alokasi kegiatan pengembangan kedelai seluas 190 hektar yang tersebar di 10 kecamatan. Adapun bantuan yang diterima oleh kelompok tani yaitu paket berupa benih kedelai, Pupuk NPK non subsidi, Pestisida, dan pupuk hayati cair.

Gubernur mengharapkan Gerakan Tanam Kedelai ini akan semakin memotivasi dan menambah semangat petani Lampung untuk menanam kedelai di Provinsi Lampung, sehingga dapat menyatukan antara petani kedelai dan produsen/mitra yang menampung hasil kedelai untuk memenuhi kebutuhan kedelai di Provinsi Lampung.

Tujuan akhir dari pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani pada Tahun 2021 mencapai 108,34 sedangkan Tahun 2022 mencapai 109,00.

Menurut Gubernur, peningkatan produksi kawasan kedelai Tahun Anggaran 2023, dapat terealisasi apabila seluruh faktor kunci dan pendukung peningkatan produksi dapat dipenuhi.

Beberapa diantaranya, dengan penyediaan bantuan sarana produksi yang difasilitasi pemerintah, penetapan kebijakan harga pembelian kedelai petani dan jaminan pasar dengan harga yang kompetitif, ketersediaan benih kedelai bersertifikat yang memenuhi 6 tepat (tepat varietas, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga), Pengaturan importasi kedelai dan penerapan tarif bea masuk impor kedelai, Kondisi iklim yang mendukung pertanaman kedelai, Dukungan Teknologi dan inovasi, serta Dukungan nyata Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder.

Kepada seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Gubernur berharap untuk dapat berperan aktif melakukan gerakan pengembangan kawasan kedelai di wilayahnya masing-masing.

Gubernur juga meminta Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholders dalam pendataan dan identifikasi potensi pemanfaatan lahan, melakukan penanaman kedelai baik secara monokultur, tumpang sari dengan komoditas tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.

Kemudian, meningkatkan produksi melalui intensifikasi (peningkatan produktivitas) dan ekstensifikasi (perluasan areal tanam), serta memfasilitasi kerjasama kemitraan antara petani dan produsen benih kedelai dalam rangka mengatasi permasalahan harga jual dan pemasaran hasil kedelai.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong para petani untuk mengembangkan komoditas kedelai dalam negeri dan meningkatkan produksi sehingga kebutuhan kedelai dalam negeri bisa terpenuhi dan mengurangi impor.

Menteri Pertanian juga mendorong agar petani mengembangkan komoditas kedelai yang terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk dapat meningkatkan nilai tambah usaha tani.

Di kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta seluruh stakeholder lainnya, khususnya dalam pengembangan dan peningkatan produksi kedelai.

Selain itu, Mendag juga mendorong agar pemerintah menunjukkan keberpihakan pada rakyat, khususnya para petani guna mewujudkan swasembada pangan.  (Amel)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…