POLTAMNEWS.COM | PASURUAN
Bawaslu Kota Pangkalpinang melaksanakan pengawasan ketat terhadap logistik yang akan didistribusikan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua logistik yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang memenuhi standar yang telah ditentukan.
Imam Ghozali, Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang bersama Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkalpinang serta Jafri, Koordinator Divisi SDMO dan Staf dari Bawaslu Babel, melakukan monitoring logistik di PT. Inpera Pratama Indonesia di Pasuruan, Jawa Timur, pada Rabu (25/9/2024).
Jafri menekankan pentingnya pengawasan logistik dalam Pilkada 2024.
“Kami harus memastikan ketepatan dalam jumlah, jenis, kualitas, prosedur, dan waktu distribusi logistik yang akan disebar ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ungkapnya.
Dikatakan Jafri, bahwa pengawasan yang ketat diharapkan dapat mencegah potensi masalah selama proses pemilihan.
Imam Ghozali menambahkan, fokus pengawasan saat ini adalah pada tiga jenis sampul logistik.
“Kami mengawasi sampul kubus, sampul biasa, dan sampul formulir C hasil KWK di TPS. Secara spesifik, terdapat satu pack sampul C yang terdiri dari 500 lembar, 300 lembar sampul kubus, dan 600 lembar sampul biasa,” terangnya.
Selanjutnya, Imam menjelaskan bahwa koordinasi akan dilakukan untuk memastikan kebutuhan logistik yang diperlukan dalam Pilkada 2024 di Kota Pangkalpinang. Pengawasan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan semua dokumen dan perlengkapan yang diperlukan untuk kelancaran pemilihan.
Ke depan, Bawaslu akan melanjutkan pengawasan terhadap penyediaan formulir A4, Daftar Pasangan Calon (DPC), dan Formulir Plano. Dengan pengawasan yang sistematis dan terencana, Bawaslu berharap pelaksanaan Pilkada di Kota Pangkalpinang dapat berlangsung dengan transparansi dan akuntabilitas.
Melalui langkah-langkah ini, Bawaslu berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap hasil pemilihan yang adil dan demokratis.
