Oleh: Riki Saputra
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, kini dihadapkan pada konflik internal yang mengarah pada dualisme kepemimpinan.
Persoalan ini bukan hanya merusak kredibilitas organisasi, tetapi juga menghambat berbagai agenda penting dan menimbulkan kegaduhan di kalangan insan pers.
PWI seharusnya menjadi pilar profesionalisme, integritas, dan solidaritas bagi wartawan di Indonesia. Namun, perpecahan yang terjadi justru memperlihatkan ketidaksepakatan dan egoisme kepentingan, yang pada akhirnya merugikan seluruh ekosistem pers di tanah air.
Akar Masalah dan Dualisme Kepemimpinan
Konflik ini bermula dari pemecatan Hendry Ch Bangun dari kepengurusan PWI Pusat Jakarta, yang kemudian memunculkan dua kubu yang saling mengklaim legitimasi kepemimpinan.
Zulmansyah Sekedang, yang terpilih melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pada 18 Agustus 2024, menegaskan bahwa kepemimpinannya sah sesuai dengan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI. Di sisi lain, Hendry Ch Bangun juga mengklaim kepemimpinan berdasarkan Akta Hukum (AHU) dari Kementerian Hukum dan HAM.
Ketegangan ini semakin memburuk dengan ketidakmampuan kedua kubu untuk mencapai kesepakatan. Bahkan, dampaknya mulai meluas hingga ke Dewan Pers, yang terpaksa menunda pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) serta melarang penggunaan gedungnya akibat polemik ini.
Dampak Negatif Dualisme
Perpecahan dalam tubuh PWI membawa berbagai dampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh internal organisasi, tetapi juga oleh dunia jurnalistik secara keseluruhan. Beberapa dampak yang muncul di antaranya:
– Menurunnya Kredibilitas PWI
Konflik berkepanjangan ini membuat publik mulai mempertanyakan independensi dan profesionalisme PWI sebagai organisasi wartawan.
– Terhambatnya Program dan Agenda Penting
Polemik kepemimpinan telah menghambat berbagai program krusial, seperti Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan pelaksanaan UKW, yang seharusnya menjadi tolok ukur peningkatan kualitas wartawan.
– Intervensi Pihak Eksternal
Pemerintah, melalui Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, berusaha memfasilitasi penyelesaian konflik. Namun, langkah ini justru memunculkan kritik karena dinilai sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam urusan internal organisasi pers.
Stop Drama, Satukan PWI
Saatnya PWI kembali fokus pada visi utamanya: memperjuangkan kepentingan wartawan dan menjaga kebebasan pers. Konflik yang berkepanjangan hanya akan merusak nama baik organisasi dan melemahkan perannya dalam memperjuangkan hak-hak wartawan di Indonesia.
Dualisme ini harus segera disudahi. Jika terus dibiarkan, PWI akan kehilangan wibawa dan peran strategisnya dalam dunia jurnalistik. Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok atau individu.
Pers harus tetap menjadi pilar demokrasi, bukan justru menjadi korban dari ambisi segelintir orang. Oleh karena itu, hentikan perpecahan, satukan PWI, dan kembalikan integritas pers Indonesia. Stop drama, stop dualisme!
