Oleh : Presiden Mahasiswa IAIN SAS BABEL 2026
Selain menahan lapar kita juga harus menahan sabar, di Bulan Ramadan yang berkah ini banyak godaan serta tantangan yang harus di lalui. Tapi tahun ini berbeda, kita juga harus sabar atas pernyataan Pejabat publik yang menyesatkan. Berawal dari konflik geopolitik antara Iran dan Israel yang memanas dalam beberapa waktu terakhir kembali mengingatkan dunia bahwa stabilitas energi global sangat rentan terhadap dinamika politik internasional. Ketika ketegangan meningkat di kawasan Timur Tengah—yang selama ini menjadi salah satu pusat produksi minyak dunia. banyak negara mulai memperhitungkan potensi gangguan pasokan energi. Indonesia tentu tidak sepenuhnya terlepas dari dampak tersebut.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat sebenarnya berharap mendapatkan informasi yang menenangkan dan memberikan kepastian. Namun pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menyebutkan bahwa cadangan BBM nasional hanya sekitar 20 hari malah memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Bagi kalangan yang memahami sistem energi nasional, angka tersebut mungkin masih pada batas yang dapat dikelola melalui mekanisme distribusi dan impor. Akan tetapi bagi masyarakat awam, pernyataan seperti itu bisa menimbulkan kesan bahwa negara berada di ambang krisis energi.
Akibatnya, fenomena panic buying tidak dapat dihindari. Antrean panjang terlihat di berbagai SPBU Pertamina. Masyarakat berbondong-bondong mengisi bahan bakar lebih banyak dari biasanya karena khawatir pasokan akan segera langka. Perilaku ini merupakan respons psikologis yang sangat umum terjadi ketika publik merasa ada ancaman terhadap kebutuhan dasar mereka.
Sayangnya, kepanikan masyarakat sering kali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa pihak diduga melakukan penimbunan BBM untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jika sebelumnya harga eceran berkisar sekitar Rp12.000 per liter, kini di sejumlah tempat dapat mencapai Rp15.000 per liter. Praktik seperti ini jelas merugikan masyarakat banyak dan memperparah situasi yang sudah tidak kondusif.
Jika kita melihat kondisi di tanah sendiri, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung, situasi ini terasa semakin ironis. Daerah yang dikenal sebagai negeri timah ini sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, masyarakat justru sering dihadapkan pada berbagai bentuk kelangkaan.
Bangka Belitung bukan hanya menghadapi persoalan keterbatasan lapangan pekerjaan akibat dinamika sektor pertambangan timah yang terus berubah. Di sisi lain, masyarakat juga sering mengalami apa yang bisa disebut sebagai “musim kelangkaan”. Dalam waktu yang tidak terlalu jauh jaraknya, masyarakat bisa menghadapi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, kelangkaan BBM, hingga berbagai kebutuhan pokok lainnya.
Fenomena ini bukan sekadar masalah distribusi barang, tetapi juga mencerminkan persoalan tata kelola dan stabilitas ekonomi daerah. Ketika kelangkaan terjadi berulang kali dalam waktu yang relatif singkat, rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi dan kebijakan pemerintah tentu dapat tergerus.
Ironisnya, semua ini terjadi di daerah yang selama puluhan tahun berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui sumber daya alamnya. Negeri yang kaya akan timah justru kerap dihadapkan pada situasi di mana masyarakatnya harus mengantre panjang hanya untuk mendapatkan bahan bakar atau gas bersubsidi.
Oleh sebab itu, Setiap informasi yang disampaikan ke ruang publik perlu mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang mungkin muncul di tengah masyarakat. Pernyataan yang tidak disertai penjelasan yang utuh berpotensi menimbulkan spekulasi, keresahan, bahkan kepanikan.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi melalui penimbunan atau penjualan BBM dengan harga yang tidak wajar. Dalam kondisi seperti ini, ketegasan hukum menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dan melindungi masyarakat dari praktik spekulatif.
Pada akhirnya, masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya membutuhkan dua hal sederhana dari pemerintah: komunikasi yang bijak dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Tanpa keduanya, kepanikan akan terus berulang setiap kali muncul isu yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Karena di negeri timah ini, kelangkaan seolah datang silih berganti. Sebuah ironi yang patut menjadi bahan refleksi bersama tentang bagaimana seharusnya kekayaan daerah dapat benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Alangkah luar biasanya negeri timah ini! kaya akan sumber daya, tetapi masih akrab dengan cerita kelangkaan.
