POLTAMNEWS.COM | Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mulai menerapkan uji coba sistem parkir berlangganan selama tiga bulan, terhitung 1 Oktober hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk menata perparkiran di ruang publik sekaligus meringankan beban masyarakat.
Wali Kota Pangkalpinang Prof Saparudin atau Prof Udin mengatakan masa uji coba diperlukan untuk memastikan kesiapan sistem sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan.
“Kenapa kita melakukan uji coba terlebih dahulu? Karena kita sudah mengkaji terkait penerapan ini secara matang di atas kertas. Namun, tentu kita ingin melihat bagaimana implementasinya di lapangan, apakah ada persoalan yang timbul dan apa yang harus segera kita tangani,” ujar Prof Udin seusai peluncuran di Halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (1/10/2026).
Dalam skema tersebut, tarif parkir berlangganan ditetapkan Rp1.000 per hari, Rp7.000 untuk tujuh hari, dan Rp30.000 untuk 30 hari. Pelanggan dapat menggunakan sejumlah titik parkir tepi jalan umum yang telah ditentukan tanpa membayar biaya tambahan kepada juru parkir resmi.
Namun, sistem tersebut tidak berlaku di kawasan parkir khusus, seperti pusat perbelanjaan modern dan bandara, yang ditandai dengan plang khusus.
Selama masa transisi, Pemkot menerapkan sistem hybrid. Masyarakat yang belum beralih ke sistem berlangganan masih dapat membayar secara manual kepada petugas.
Pemkot juga memastikan juru parkir resmi dilengkapi rompi, topi, kartu identitas, peluit, serta perangkat administrasi berbasis barcode.
“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan parkir berlangganan ini. Selain sangat meringankan, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola parkir yang lebih transparan, tertib, dan profesional di Kota Pangkalpinang,” kata Prof Udin.
Pengawasan melibatkan Dinas Perhubungan, kepolisian, Kodim, dan unsur pengamanan lainnya.
