Poltamnews.com SERANG – Ancaman bencana alam yang mengintai wilayah Banten menjadi perhatian serius jajaran Kantor Imigrasi Cilegon.
Mengantisipasi risiko erupsi Gunung Anak Krakatau hingga gempa bumi akibat zona megathrust, petugas imigrasi dibekali pelatihan penanggulangan bencana agar mampu bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat.
Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Berapi dan Megathrust tersebut diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten di Pendopo KP3B, Kota Serang, Sabtu (24/10/2026).
Jajaran Kantor Imigrasi Cilegon mengikuti kegiatan tersebut dengan dipimpin langsung Kepala Kantor, Aditya Triputranto.
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Barron Ichsan.
Dalam sambutannya, Barron mengingatkan bahwa posisi geografis Banten menyimpan potensi ancaman bencana yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Selain aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, wilayah Banten juga menghadapi risiko gempa bumi yang berkaitan dengan aktivitas sesar dan zona megathrust.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini, terlebih bencana dapat terjadi kapan saja, termasuk ketika pelayanan publik sedang berlangsung.
“Ini bukan hal yang bisa dianggap main-main, karena menyangkut nyawa manusia,” tegas Barron.
Ia menekankan, pengetahuan kebencanaan tidak hanya penting untuk melindungi keselamatan diri sendiri, tetapi juga menjadi bekal bagi aparatur negara untuk membantu masyarakat ketika menghadapi keadaan darurat.
“Pengetahuan kebencanaan tidak hanya diperlukan untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga menjadi bekal agar pegawai mampu membantu orang lain ketika menghadapi situasi darurat di Provinsi Banten,” lanjutnya.
BPBD Bekali Petugas dengan Prosedur Evakuasi
Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Drs. Hery Yulianto, S.H., M.H., yang hadir mewakili Kepala Pelaksana BPBD, mengapresiasi langkah proaktif jajaran imigrasi dalam membangun budaya sadar bencana.
Keterlibatan BPBD dalam kegiatan ini difokuskan pada pembekalan pengetahuan mengenai langkah penyelamatan diri, prosedur evakuasi, serta tindakan taktis yang perlu dilakukan ketika situasi darurat terjadi.
Materi tersebut dinilai penting agar setiap petugas memahami langkah yang harus diambil, sehingga tidak terjadi kepanikan ketika bencana datang secara tiba-tiba.
Kesiapsiagaan aparatur menjadi semakin krusial karena kantor pelayanan publik merupakan tempat berkumpulnya pegawai dan masyarakat yang sedang mengurus berbagai keperluan administrasi.
Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Aditya Triputranto, menegaskan bahwa ilmu yang diperoleh melalui pelatihan tersebut akan menjadi bekal untuk memperkuat sistem keamanan dan kesiapsiagaan di lingkungan kerjanya.
Ia menilai mitigasi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab moral aparatur negara, terutama dalam menjamin keselamatan masyarakat yang sedang menerima pelayanan.
Sebagai pelayan publik, petugas imigrasi dituntut memiliki bekal mitigasi yang memadai.
“Ketika terjadi bencana di tengah pelayanan, jajaran kami tidak boleh panik,” ujar Aditya.
Menurutnya, petugas harus memahami prosedur evakuasi yang benar agar dapat mengamankan masyarakat pemohon layanan sekaligus melindungi aset dan dokumen vital negara.
“Kami harus tanggap dan mengetahui persis prosedur evakuasi yang benar untuk mengamankan masyarakat pemohon yang sedang berada di kantor, sekaligus menyelamatkan aset dan dokumen vital negara,” lanjutnya.
Aditya berharap pelatihan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan edukasi semata, tetapi benar-benar diterapkan dalam kesiapan operasional Kantor Imigrasi Cilegon.
Melalui sinergi antara jajaran imigrasi dan BPBD Provinsi Banten, kesiapsiagaan menghadapi bencana diharapkan semakin kuat melalui pengetahuan yang memadai, latihan berkelanjutan, serta koordinasi lintas instansi.
“Upaya ini menjadi bagian dari komitmen untuk mengutamakan keselamatan jiwa dan melindungi masyarakat, sekaligus menekan risiko korban ketika bencana terjadi,” ungkapnya.
Ardi.
