PoltamNews.Com, Toboali — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memastikan program ketahanan pangan tetap menjadi prioritas, meski sebelumnya sempat muncul kritik terkait pencoretan program tersebut dalam dokumen anggaran 2025.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bangka Selatan, Hefi Nuranda, menyatakan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program ketahanan pangan dengan pendekatan lintas sektor dan dukungan dari berbagai sumber pendanaan.
“Program ketahanan pangan di Bangka Selatan tahun 2025 tetap menjadi prioritas pembangunan daerah,” ujar Hefi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).
Ia menjelaskan, program ini melibatkan sejumlah instansi seperti Dinas Pertanian dan Dinas PUPR Bangka Selatan, Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung, serta kementerian terkait, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR.
Menurut Hefi, beberapa kegiatan telah disiapkan, seperti bantuan pupuk dan bibit, pengolahan lahan, penyediaan alat pertanian, cadangan pangan dari Bulog, pengembangan dan pemeliharaan irigasi, hingga budidaya cabai.
“Total anggaran program ini lebih dari Rp70 miliar yang bersumber dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten,” jelasnya.
Di tingkat kabupaten, pelaksanaan program berada di bawah tanggung jawab Dinas Pertanian dan Dinas PUPR. Hefi juga menegaskan bahwa kondisi efisiensi anggaran nasional menuntut pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengakses pendanaan dari pusat.
“Dengan efisiensi APBD yang terjadi di seluruh Indonesia, kita harus lebih aktif menjemput program dari pusat. Tahun ini, kita bersyukur memperoleh kucuran dana APBN yang cukup besar,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPRD Bangka Selatan, Abu Hairi, mengkritik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena tidak mencantumkan program ketahanan pangan dalam dokumen anggaran 2025. Ia menilai hal ini bertentangan dengan kesepakatan sebelumnya dalam rapat Badan Anggaran DPRD.
