Pemkot Pangkalpinang Perkuat Koordinasi Guna Optimalkan Usulan BSPS Tahun Anggaran Mendatang
Poltamnews.com, Pangkalpinang – Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Konsolidasi Usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 dan 2027 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Rabu (3/6/2026).
Rapat tersebut bertujuan menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam penyusunan usulan penerima bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rapat dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Budiyanto. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya ketepatan data dan validasi lapangan agar program bantuan perumahan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Program ini harus didukung dengan data yang valid dan akurat. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak justru tidak terakomodasi, sementara yang tidak memenuhi kriteria masuk dalam usulan,” kata Budiyanto.
Menurut dia, BSPS merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Karena itu, proses penyusunan usulan harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Budiyanto juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi serta melakukan verifikasi menyeluruh terhadap calon penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai penting agar usulan yang diajukan memenuhi persyaratan dan memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.
“Harapannya program ini dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan nyaman di Kota Pangkalpinang,” ujarnya.
Rapat konsolidasi tersebut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah terkait. Dalam pertemuan itu dibahas mekanisme pengusulan, verifikasi data calon penerima, serta langkah strategis untuk mengoptimalkan kuota bantuan perumahan bagi warga Kota Pangkalpinang.
Melalui konsolidasi tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap usulan BSPS Tahun Anggaran 2026 dan 2027 dapat tersusun secara optimal sehingga mampu membantu masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.
