Poltamnews.com | Bangka Belitung – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zainudin, A.Md., menyerap aspirasi masyarakat dan pengurus Pondok Pesantren Bayyinatur Rohman dalam kegiatan reses Masa Sidang II Tahun Sidang II 2026 di Desa Kurau Timur, Kabupaten Bangka Tengah, Jumat (15/5/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, tokoh masyarakat, pengurus pesantren, dan para santri itu, persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), infrastruktur jalan, penerangan jalan umum (PJU), serta fasilitas pendidikan menjadi isu utama yang disampaikan peserta.
Zainudin mengatakan Pondok Pesantren Bayyinatur Rohman hingga kini belum menerima manfaat Program MBG. Karena itu, aspirasi tersebut akan diperjuangkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Pihak pesantren di sini belum mendapatkan program MBG. Mereka meminta agar bisa diakomodasi, dan aspirasi ini akan segera kita dorong ke pemerintah pusat maupun daerah,” kata Zainudin.
Politisi daerah pemilihan Bangka Tengah itu menegaskan pesantren memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang berakhlak dan berpendidikan. Ia memastikan seluruh masukan terkait kegiatan belajar mengajar akan ditindaklanjuti.
“Kami hadir di sini untuk mendengar langsung. Segala aspirasi dan masukan dari pondok pesantren terkait kendala belajar mengajar akan kami tampung untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dalam dialog, warga dan pengurus pesantren juga mengeluhkan kondisi jalan masuk yang rusak, minimnya lampu penerangan jalan, serta keterbatasan sarana pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Zainudin mengungkapkan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran Rp600 juta untuk perbaikan akses jalan menuju kawasan tersebut.
“Alhamdulillah, anggaran sebesar Rp600 juta sudah siap. Mohon doanya agar pengerjaan bisa segera dimulai dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Selain itu, Zainudin menyoroti persoalan administrasi pendidikan, termasuk isu penahanan ijazah siswa SMA dan SMK. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membantu penyelesaian masalah tersebut.
“Terkait lampu jalan dan akses jalan yang rusak, setiap anggota dewan memiliki kewajiban yang sama untuk memperjuangkan hak masyarakat di seluruh wilayah Bangka Tengah,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan memprioritaskan pemasangan lampu jalan di kawasan Kurau Timur guna meningkatkan keamanan dan pemerataan pembangunan. (red)
