Respon Seruan Aksi Isu Tambang Timah di Babel, Presiden Mahasiswa UBB Imbau Masyarakat dan Aktivis Kampus Tak Mudah Terprovokasi
POLTAMNEWS.COM, PANGKALPINANG — Rencana aksi demonstrasi yang mengangkat isu pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 30 Desember 2025. Aksi tersebut, sebagaimana informasi yang beredar di media sosial, direncanakan dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai dengan lokasi di halaman Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang.
Meski demikian, hingga kini mekanisme dan konsep aksi tersebut belum disampaikan secara jelas kepada publik. Informasi yang beredar hanya menyebutkan adanya tuntutan serta ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergabung, dengan titik kumpul massa aksi langsung di depan Kantor Gubernur Babel.
Isu yang diangkat dalam rencana demonstrasi ini disebut berkaitan dengan maraknya penertiban tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung serta persoalan harga timah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat penambang. Selain itu, penangkapan sejumlah penambang ilegal oleh satuan tugas yang diturunkan pemerintah pusat turut memicu reaksi protes dari keluarga penambang yang ditangkap.
Berdasarkan informasi yang diterima, Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, disebut telah berupaya mengurangi beban hukuman yang akan dijatuhkan kepada masyarakat yang terjerat kasus penambangan ilegal.
Menanggapi rencana aksi tersebut, Presiden Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB), Al Wisyahk, mengimbau masyarakat dan aktivis kampus agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi yang beredar.
Menurut Al Wisyahk, isu yang diangkat dalam aksi tersebut cenderung berangkat dari kepentingan penambang ilegal yang merasa mendapatkan pembelaan dari para inisiator gerakan. Di sisi lain, ia menilai sebagian masyarakat justru memandang aksi ini berpotensi memicu perpecahan, terlebih karena aktor penggerak aksi dinilai terlalu provokatif dan membangun keresahan berdasarkan sudut pandang individu.
“Isu yang dibangun masih sangat subjektif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Al Wisyahk.
Ia juga menilai belum dapat dipastikan adanya keterlibatan partai politik atau lembaga tertentu dalam rencana aksi tersebut. Namun, Al Wisyahk menduga penggerak aksi ini merupakan kelompok yang sama dengan pihak yang sebelumnya melakukan aksi di Kantor PT Timah beberapa bulan lalu, terkait persoalan aset timah.
“Melihat latar belakang tokoh-tokoh penggeraknya, tidak bisa dipungkiri ada indikasi muatan politik yang menunggangi gerakan ini,” katanya.
Al Wisyahk menegaskan, apabila gerakan tersebut benar-benar lahir dari keresahan masyarakat, seharusnya diawali dengan kajian yang komprehensif mengenai persoalan pertambangan timah. Menurutnya, pembahasan tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan serta aspek sosial yang ditimbulkan.
Ia menilai aksi yang direncanakan saat ini belum sepenuhnya mewakili kepentingan masyarakat Babel secara luas. Karena itu, diperlukan diskusi, konsolidasi, serta kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan mahasiswa.
Terkait penangkapan penambang ilegal, Al Wisyahk berpandangan bahwa langkah tersebut sah secara hukum, mengingat aktivitas penambangan yang dilakukan tidak memiliki izin resmi. Namun demikian, ia menilai pemerintah juga perlu melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
“Maraknya tambang ilegal tidak lepas dari lemahnya pengawasan dan kebijakan pemerintah di masa lalu. Akibatnya, penambangan ilegal dijadikan masyarakat sebagai mata pencaharian utama untuk menyambung hidup,” jelasnya.
Lebih lanjut, Al Wisyahk menegaskan bahwa mahasiswa UBB tidak terlibat dalam aksi tersebut secara kelembagaan, khususnya organisasi mahasiswa di lingkungan Keluarga Mahasiswa UBB. Ia menyebut, aksi ini belum melalui proses konsolidasi internal mahasiswa dan belum sepenuhnya merepresentasikan keresahan mahasiswa secara kolektif.
“Gerakan yang dibangun juga belum matang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan arah aksi bahkan chaos di lapangan,” tambahnya.
Al Wisyahk berharap, ke depan setiap upaya memperjuangkan isu pertambangan timah dilakukan secara serius dan berorientasi pada kepentingan rakyat secara menyeluruh.
“Ketika memang serius ingin membahas persoalan pertambangan, kita harus memikirkan banyak aspek. Bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga keberlangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah perlu dikawal dalam pengambilan kebijakan, dan mahasiswa harus dilibatkan dalam proses pengawasan tersebut,” ujarnya.
Oleh karena itu, pada rencana aksi kali ini, Al Wisyahk kembali mengimbau mahasiswa untuk tidak terlibat. Ia menekankan pentingnya konsolidasi dan langkah konkret ke depan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Bangka Belitung secara luas.
