Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Bakuda Babel
Politik

Permudah Akses Nelayan Untuk Mengangkut Hasil Tangkapan, PT Timah Dukung Pembangunan Infrastruktur di Pantai BOM Baru Sampur

10
×

Permudah Akses Nelayan Untuk Mengangkut Hasil Tangkapan, PT Timah Dukung Pembangunan Infrastruktur di Pantai BOM Baru Sampur

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Poltamnews.com | Bangka Tengah – Untuk mendukung akses nelayan untuk membawa hasil tangkapan ikan, PT Timah mendukung pengerukan alur pengangkutan ikan di Pantai BOM Sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, pada Selasa (5/11/2024).

Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dalam peningkatan infrastruktur untuk mendukung perekonomian masyarakat nelayan di wilayah operasional perusahaan.

Bantuan dari PT Timah akan digunakan untuk pengerukan dan penggalian endapan lumpur untuk membuka akses lebih lebar bagi nelayan di Pantai Bom Sampur.

Dengan adanya alur ini bisa memudahkan para nelayan untuk mengangkut hasil tangkapan mereka dari perahu menuju tempat penampungan ikan. Selain itu, pembangunan alur tersebut juga memberikan keuntungan dalam menjaga kesegaran hasil tangkapan karena akses yang lebih cepat menuju tempat penjualan.

Ketua Forum Nelayan Bagan dan Pesisir (FNBP) Ewandra menyampaikan apresiasinya untuk PT Timah yang telah membantu mereka membangun infrastruktur alur pengangkutan ikan baru tersebut.

Pria yang kerap disapa Ewan ini menyebutkan, dengan adanya alur baru tersebut, para nelayan dapat menghemat waktu dan tenaga yang sebelumnya terkendala dengan proses pengangkutan yang memakan waktu lama.

“Pengerukan alur ini sangat membantu kami bekerja, kami bisa lebih hemat tenaga dan waktu, tidak harus mengantre seperti dulu lagi, dan ikan kami juga lebih cepat untuk dijual di pasar serta lebih fresh dan harga jualnya lebih tinggi,” ujarnya.

“Semoga PT Timah semakin sukses dan selalu bersinergi dengan nelayan seperti kami,” harap Ewan.

Bhabinkamtibmas Wilayah Sampur, Bripka Hapin mengatakan, bantuan pengerukan alur ini sangat bermanfaat bagi nelayan.

“Kami sangat berterima kasih kepada PT Timah yang telah memberikan kontribusi nyata bagi nelayan di wilayah Sampur. Saya berharap perusahaan dapat terus bersinergi dan memberikan dukungan bagi nelayan lainnya di daerah sekitar,” ucap Hapin.

PT Timah terus berkomitmen untuk mendukung perekonomian nelayan, upaya yang dilakukan PT Timah dalam memberdayakan kelompok nelayan diantaranya ialah dengan memberikan bantuan alat tangkap, jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan, membantu peningkatan infrastruktur nelayan.

Dengan adanya bantuan infrastruktur ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sektor perikanan di daerah tersebut. Akses yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas distribusi hasil tangkapan ikan, memperlancar proses pemasaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir yang berkelanjutan. (red/sumber www.timah.com)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov, DPRD, dan APH bersinergi awasi tata niaga TBS sawit. POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna menjamin transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penetapan indeks K TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, Polda Babel, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan setelah harga TBS ditetapkan. “Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” kata Didit. Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. “Jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum, daya beli masyarakat akan langsung merosot. Pemerintah harus berdiri objektif di tengah; perusahaan tidak boleh rugi, tapi petani juga jangan sampai dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel Kurniawan mengatakan pihaknya tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Harapannya setelah ini kita akan menyusun formulasi agar pengawasan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” kata Kurniawan. Ia menjelaskan, masih terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait rantai distribusi TBS. Pasalnya, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan harga di tingkat pabrik, sementara harga yang diterima petani dipengaruhi sejumlah komponen distribusi. “Perlu dipahami bahwa harga yang ditetapkan ini adalah harga di pabrik. Dalam prosesnya, ada komponen lain seperti Delivery Order (DO) atau jasa pengepul yang memengaruhi harga bersih yang diterima petani,” ujarnya. Rapat juga menyepakati koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKP, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerapan indeks K dan harga TBS berjalan merata tanpa penyimpangan.
Politik

POLTAMNES .COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama…