Sekda Pangkalpinang Tekankan Pentingnya Pola Komunikasi Sandi untuk Keamanan Informasi Pemerintah
PoltamNews.Com, Pangkalpinang — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, menegaskan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) mendorong Pemkot Pangkalpinang untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
Hal itu disampaikannya saat menjadi
narasumber kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang digelar di ruang auditorium Inspektorat Kota Pangkalpinang, Kamis pagi (28/8/2025).
Menurut Mie Go, kebijakan SPBE menjadi pijakan utama dalam mewujudkan pemerintahan digital yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif.
“Kita dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menjadikan seluruh proses pemerintahan, baik administratif maupun pelayanan publik agar lebih efisien, terbuka dan terintegrasi,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi membawa konsekuensi baru berupa meningkatnya ancaman terhadap keamanan informasi pemerintah.
“Harus diakui dalam beberapa tahun terakhir, dalam pemberitaan terbuka atau tidak, berbagai sistem elektronik di instansi pemerintah mengalami beberapa insiden siber, baik berupa kebocoran data, serangan ransomware hingga penyusupan sistem informasi yang melumpuhkan atau mengganggu pelayanan publik,” jelasnya.
Mie Go menekankan bahwa kondisi ini menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah.
“Ini menunjukkan bahwa sistem elektronik kita, tanpa pengamanan yang memadai, sangat rentan terhadap gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan tidak sedikit data strategis pemerintahan yang disimpan di sistem elektronik, berpindah tangan ke pihak eksternal, karena lemahnya pengendalian komunikasi antar sistem dan antar perangkat daerah,” tegasnya.
Oleh sebab itu, ia menilai penerapan pola komunikasi sandi tidak bisa ditunda lagi, dan bukan sekadar alat pengamanan teknis, tetapi juga merupakan bagian dari arsitektur pertahanan informasi nasional. Dalam konteks pemerintah daerah, pola komunikasi sandi berfungsi sebagai pengaman utama dalam lalu lintas informasi antar OPD, antar sistem, dan dalam koneksi dengan instansi pusat.
“Dengan adanya pola tersebut, informasi dinas tidak hanya dikirim dan diterima, tetapi juga dilindungi secara menyeluruh dari risiko penyadapan, modifikasi, dan penyalahgunaan,” kata Mie Go.
Ia pun mengajak seluruh peserta, mulai dari pengelola sistem elektronik OPD, tim teknis, analis kebijakan, hingga pengelola data, untuk menjadi pelopor budaya sadar keamanan informasi.
“Kita tidak cukup hanya memiliki perangkat keras atau aplikasi digital, namun kita juga harus memiliki disiplin komunikasi, kesadaran keamanan, dan pola kerja yang sistematis untuk melindungi seluruh informasi strategis yang berada dalam kendali kita,” serunya.
Mie Go menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia pun berharap, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Saya berharap acara ini berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik yang berdaulat, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
