Poltamnews.com, BASEL – Penasehat cabang olahraga (Cabor) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Pusat, Apik Rasidji angkat bicara terkait polemik pencoretan sejumlah nama atlit biliar POBSI Kabupaten Bangka Selatan yang dilakukan oleh pengurus KONI Basel.
Dikatakan Apik, Bupati dan DPRD Bangka Selatan harus peka atas polemik tersebut. Menurut dia, Jika dibiarkan berlarut larut khawatir akan mengganggu mental dan pisikis para atlet. Tidak hanya cabor biliar saja, namun bagi cabor cabor lainnya.
“Saya pikir polemik ini kembali ke kehendak politik Bupati atau DPRD nya. Karena apa mereka penanggung jawab terakhir jangan adem adem aja, saya harus bicara karena ini soal etika dan moral, ini saya berbicara sebagai senior ya” kata Apik saat menggelar jumpa pers Kamis (4/8) malam tadi di temu kopi Pangkapinang.
Harusnya ungkap Apik, Bupati dan DPRD Bangka Selatan mengambil sikap pasca begulirnya polemik tersebut. Karena kedua lembaga ini merupakan corong bagi organisasi KONI selaku penerima hibah bidang olahraga.
Apik melanjutkan tidak masuk akal jika alasan pencoretan nama atlet biliar tersebut akibat keterbatasan biaya suatu daerah.
“Dana hibah yang diserahkan kepada KONI dari siapa sih, kan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu siapa, Bupati dan DPRD kan. Jadi itu hak Bupati dan DPRD mempertanyakan kenapa ada yang salah ,atau kenapa ribut ribut seperi ini. Kalau misalnya Porprov saja enggak ada uangnya kelewatan tidak mungkin pak Bupati atau DPRD nya bisa ngitung untuk kirim kesana berapa,” tegasnya.
Dalam kontek ini KONI hanya sebagi payung yang berperan mendorong dan membackup segala kepentingan dan hajat para Atlet.
“Jadi Pobsi sana yang tau pemain mana yang layak, bukan KONI. KONI hanya payungnya saja yang mendorong dan membackup. Harus lihat dulu kewenangannya, jadi rumah tangga cabor tidak bisa dicampuri,” ujarnya.
Apik optimis, jika hanya skala event Porprov, masing masing daerah mampu mengatasi persoalan itu. Bila perlu kata Apik, masing masing daerah dapat mengirimkan atlet sebanyak banyaknya. Sebab perhelatan Porprov menjadi salah satu tolak ukur menuju PON.
“Cuma kalau hanya skala event Porprov dari Basel ke Bangka Barat ya bisa dibicarakan sama Pobsinya kalau persoalannya itu (Dana, red). Kalau saya jujur, kalau bisa sebanyak banyaknya saya kirim, kenapa biar saya tahu daerah itu berapa banyak atlet yang potensi. Tapi kalau bedasarkan catatan bagus bagus saja tapi saya pikir kurang fair juga ya,” tutupnya.
