POLTAMNEWS.COM — Dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, komitmen pemerintah dalam memberantas penyelundupan menjadi salah satu fokus utama, dengan tujuan melindungi kas negara dan memaksimalkan dana untuk pembangunan nasional.
Namun, ironi terjadi di Provinsi Bangka Belitung, di mana praktik penyelundupan timah ilegal justru semakin marak. Realita ini menguji ketegasan pemerintah serta penegakan hukum dalam menghadapi kasus yang melibatkan potensi keuntungan besar bagi para pelaku penyelundupan.
Dalam sepekan terakhir saja, terjadi dua kali aksi penyelundupan biji timah ilegal dari Belitung ke Bangka. Aksi ini terjadi pada Jumat 8 November dan Minggu 10 November 2024 dini hari lalu. Puluhan ton biji timah diangkut menggunakan truk dan kapal penumpang KMP Menumbing Raya tanpa pengawasan dari pihak berwenang setempat. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol di lapangan.
Bahkan, truk-truk tersebut dikawal oleh kendaraan lain, seolah memberikan pesan bahwa mereka beroperasi dengan aman dan terlindungi. Kegagalan pengawasan ini merusak kepercayaan publik terhadap penegak hukum yang seharusnya menjadi garda utama pemberantasan kejahatan.
Fenomena ini mengungkap adanya aktor-aktor besar yang diduga terlibat dalam penyelundupan timah ilegal. Sayangnya, dalam beberapa kali penangkapan yang terjadi, hanya para sopir yang dijadikan tersangka, sementara pemilik utama timah tetap tidak tersentuh. Pola penangkapan ini menimbulkan anggapan bahwa penindakan hanya menyasar pelaku kecil, sementara dalang utama yang memperoleh keuntungan terbesar seolah dibiarkan bebas.
Publik berhak mempertanyakan, mengapa penegakan hukum masih terkesan lemah dalam memberantas penyelundupan yang sudah jelas melanggar hukum dan merugikan negara? Seharusnya, pemerintah dan penegak hukum lebih berfokus untuk mengusut tuntas pihak-pihak besar di balik praktik ini. Ketidakadilan penindakan semacam ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat pada komitmen pemerintah dalam menjaga integritas penegakan hukum.
Jika pemerintah serius menjaga ketegasan, maka aparat di lapangan harus didorong untuk mengusut dan menangkap aktor utama yang terlibat. Pemerintah harus menegakkan hukum tanpa tebang pilih, dengan menyentuh jaringan besar penyelundupan, bukan sekadar pelaku lapangan. Ketegasan ini tidak hanya dibutuhkan untuk mengamankan kas negara, tetapi juga untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan dengan adil.
Publik akan menanti apakah pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar siap dan berani menghadapi aktor besar di balik penyelundupan timah ini. Tanpa langkah nyata dan tegas, ketegasan pemerintah hanya akan menjadi wacana, sementara praktik penyelundupan terus menggerogoti sumber daya negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
Penulis: Riki Saputra
