Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menggelar acara deklarasi kampanye damai di Simpang 5 Toboali, Selasa (24/9/2024), sebagai bagian dari persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan datang.
Anggota KPU Basel Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Syahrullah menekankan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menyukseskan Pilkada.
“Deklarasi kampanye damai merupakan rangkaian kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap paslon, baik dalam Pemilu maupun Pilkada,” ucap Syahrullah kepada wartawan.
“Acara ini bertujuan untuk mendorong terciptanya suasana yang aman dan kondusif selama masa kampanye serta pada hari pemungutan suara,” imbuhnya.
Deklarasi kampanye damai ini ditandai dengan ditandatanganinya naskah komitmen deklarasi bersama antara paslon Bupati-Wakil Bupati dengan KPU dan Bawaslu Basel.
“Kami mengharapkan dengan adanya deklarasi ini semua pihak dapat berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan menciptakan Pilkada yang sehat,” harapnya.
Disamping itu, dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, pihaknya juga ingin memastikan bahwa pasangan calon memiliki kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat.
Dia juga mengajak semua pihak untuk tidak hanya fokus pada kemenangan, tetapi juga pada cara-cara yang etis dan santun dalam berpolitik sehingga berlangsung tertib, aman dan damai. Dalam konteks ini, KPU menegaskan bahwa kampanye damai merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang sehat.
“Kami juga berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya kampanye. Masyarakat diimbau untuk memilih dengan bijak dan tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif ataupun hoaks yang dapat memecah belah,” ujarnya.
Keberhasilan Pilkada yang aman dan kondusif sangat bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
“Dengan diadakannya deklarasi kampanye damai ini, diharapkan agar setiap tahapan Pilkada dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan atau konflik,” tuturnya.
Deklarasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pasangan calon kepala daerah, partai politik, serta stakeholder lainnya.
