PN.COM|BANGKA SELATAN – Perjalan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Bangka Selatan kembali berujung Ricuh dan di anggap tidak transparan, hal tersebut di sampaikan Arie Pratama S.ST Mantan Wakil Ketua Bidang Kemaritiman Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Bangka Selatan (Basel) periode 2016-2019.
Arie Pratama S.ST yang juga merupakan salah satu bakal calon dalam hajatan Musda DPD KNPI Bangka Selatan meminta untuk di tunda dulu, karena ini akan memicu terjadinya kisruh yang sangat besar antar Pemuda di Bangka Selatan. Hal tersebut di sampaikan Ari bersama perwakilan OKP saat melaksanakan jumpa pers di kafe Bayangkara Toboali pada Rabu (10/8).
Arie Pratama juga mengungkapkan, musda KNPI tahun 2022 ini harus dipending dulu sampai pertengahan tahun 2023 agar tidak terjadi Perselisihan dan Kisruh Antar Pemuda di Bangka Selatan.
“Tadi kita sudah melakukan musyawarah bersama Sekjen dan Bendahara Caretaker DPD KNPI Bangka Selatan Di ruangan Bupati Bangka Selatan, kita sudah sepakat Musda Tahun ini di pending dulu sampai pertengahan tahun 2023 nanti.
Kalau mau kondusif, lebih baik di tunda dulu masa kepemimpinan Pengurus PK KNPI Kecamatan di Seluruh Kabupaten Bangka Selatan dan di rapikan kembali sesuai prosedur MUSCAM di semua kecamatan.
“Jika ini di lanjutkan di pastikan akan terjadi Kisruh yang sangat besar dan akan terjadi gontok-gontokan antar pemuda yang ada di Bangka Selatan. Kita tidak mau hal demikian terjadi hanya karena kinerja dari Caretaker DPD KNPI Basel yang tidak Benar, tidak Profesional, tidak berkompeten, dan tidak paham tentang organisasi,”Kata Arie.
Kemudian Arie juga menjelaskan, terkait pembekuan PK KNPI simpang Rimba oleh DPD KNPI Babel itu hanya kebijakan sepihak tanpa ada dasar yang jelas, dan sudah melanggar nilai-nilai Demokrasi, bahkan sudah melanggar dari pada Etika organisasi.
“Seharusnya Ketua DPD KNPI Babel harus mengedepankan profesionalitas, dan kompetensi organisasi, jangan mengambil kebijakan sepihak, Pembekuan PK KNPI simpang Rimba itu tidak sah, karena kepengurusan yang lama itu masih berlaku sampai 2023 pertengahan tahun,”pungkasnya.
Masih lanjut Arie, kita sudah Konfirmasi kepada Camat Simpang Rimba,terkait hal pembentukan yang baru, pihak kecamatan tidak pernah memfasilitasi apapun dan tidak pernah merekomendasi apapun bahkan tidak terlibat dalam pembentukan PK KNPI simpang rimba yang baru.
“Secara otomatis ini tidak benar dan ini Ilegal, yang sudah melanggar Nilai-nilai Demokrasi Kepemudaan, melanggar daripada etika organisasi, maka dari itu jangan pernah di biyarkan, kita perbaiki dulu bagaimana KNPI kedepan agar jadi lebih baik lagi, tentunya yang mengedepankan Transparansi nilai-nilai kompetensi, bukan hanya sekedar untuk memenangkan pertarungan Musda saja,
ini tidak akan terjadi di negeri Bangka Selatan dan kami akan melawan unsur-unsur yang l tidak benar, dengan adanya pemberitaan bahwa DPK KNPI simpang rimba yang baru, sudah di sahkan Oleh Careteker DPD KNPI Basel itu tidak sesuai prosedur dan melanggar AD/ART KNPI.
“Dengan mereka memberitakan bahwa PK KNPI Simpang Rimba yang baru sudah di sahkan mereka, secara otomatis mereka membatalkan PK KNPI yang lama, disini yang menjadi cacat hukum, karena pembentukan KNPI di setiap kecamatan harus melaui jalur Muscam yang di rekomendasi oleh kecamatan, tetapi pada kenyataannya tidak pernah di lakukan oleh pihak mereka, artinya di sini ada indikasi kecurangan, kelicikan, dan pembohongan yang di lakukan oleh Caretaker DPD KNPI Basel.”papar Arie saat menyampaikan pandangannya dalam jumpa pers tersebut.
Terpisah sekjen caretaker DPD KNPI Bangka Selatan Nazarudin menyampaikan kepada para awak media, setelah melakukan koordinasi dan pertemuan tadi malam dengan Bupati Bangka Selatan,”maka sesuai instruksi Bupati Bangka Selatan pelaksanaan Musda KNPI Basel untuk saat ini kita tunda dulu.”Ucap Nazarudin selaku sekretaris Caretaker DPD KNPI Basel.
Pewarta : Rachmat
