Jakarta,Poltamnews com – Plt Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Heryawandi ,SE bersama sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam pansus Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kep. Babel hadiri diskusi Kebijakan dan Rencana Sektoral dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara dan Kep. Bangka Beltung, di Airon Suites hotel, Jakarta Selatan, Rabu (27/09/23).
Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Direktorat Jendral Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut Heryawandi mengatakan banyak persoalan-persoalan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kep. Babel dalam membuat RTRW Provinsi Kep. Babel.
“Ada tumpah tindih IUP dengan HGU, persoalan pulau Tujuh, persampahan atau TPA, dan rencana adanya penambangan laut Oliver di Belitung Timur,” ujarnya.
Untuk itu beberapa hari lalu melalui rapat paripurna, DPRD telah membentuk pansus yang akan segera mengkaji dan membahas persoalan persoalan ini dengan seksama.
Seperti halnya dengan status pulau tujuh politisi partai Golkar ini menegaskan DPRD bersama Pemprov Kep. Babel akan mengambil sikap. Karena menurutnya berdasarkan Undang-Undang bahwa gugusan Pulau Tujuh masuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam pansus Revisi RTRWP.
“Berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2000, Pulau Tujuh secara geografis masih masuk dalam wilayah Provinsi Kep. Babel,” tegasnya.
Disamping itu DPRD melalui pansus Revisi RTRW juga akan mengkaji dan membahas lebih jauh wilayah pertambangan laut Olivier, tumpang tindih antara IUP dan HGU, serta permasalahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan melibatkan para pihak agar mendapatkan keputusan yang ideal buat daerah ini ke depan.
“Bagi DPRD yang menjadi orientasi nya adalah kepentingan rakyat dan daerah,” tutupnya.
Hadir dalam Kegiatan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tergabung dalam pansus Revisi RTRW diantaranya Rudi Hartono , Firmansyah Levi dan Fitra Wijaya, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU , Kepala DKP , Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Perhubungan , Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan OPD terkait lainnya. (red)
