POLTAMNEWS.COM | PANGKALPINANG
Polemik dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada mantan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan.
Dalam aksi demonstrasi yang digelar oleh ratusan anggota Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Babel di depan gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel pada Selasa (17/9/2024), nama Erzaldi terus menerus diteriakkan.
Massa yang tampak bersemangat membawa berbagai spanduk dengan tulisan yang tegas seperti “Tangkap Erzaldi” dan “Erzaldi Harus Bertanggung Jawab Atas Nasib Anak Buahnya”.
Tuntutan keras ini muncul, menyusul penetapan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Babel, Marwan, sebagai tersangka dalam kasus korupsi hutan negara di Kotawaringin.
Para demonstran meyakini bahwa Erzaldi, sebagai mantan Gubernur, memiliki keterlibatan dalam kasus ini dan harus bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya.
Andi Kusuma, kuasa hukum yang mendampingi massa, menyampaikan bahwa tuntutan ini bukan tanpa alasan.
“Kami meminta keadilan dan berharap Kejati Babel dapat memberikan perhatian serius terhadap kasus ini,” tegas Andi.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran akan adanya potensi black campaign menjelang Pilkada, sehingga meminta agar penangguhan penahanan terhadap Marwan ditunda.
“Kami berharap besok Kejati Babel dapat meluangkan waktu untuk beraudiensi dengan kami,” tambah Andi.
Kasus korupsi yang menyeret nama Erzaldi Rosman Djohan bukanlah yang pertama kali terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
Sebelumnya, sejumlah pejabat tinggi lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus-kasus serupa.
Selain Marwan, Direktur Utama PT Nirina Keisha Imani (NKI), Ari Setioko, juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang sama.
Aksi demonstrasi yang digelar oleh MABMI Babel ini semakin menguatkan dugaan adanya jaringan korupsi yang cukup luas di lingkungan Pemprov Babel.
Masyarakat pun berharap agar Aparat Penegak Hukum (APH) dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi yang setimpal kepada para pelaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kejati Babel terkait tuntutan massa dan perkembangan terbaru dari kasus korupsi ini.
Masyarakat pun menantikan langkah konkret yang akan diambil oleh Kejati Babel dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan.
Kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Gubernur Babel ini tentunya menjadi perhatian publik. Selain berdampak pada citra pemerintahan, kasus ini juga berpotensi mengganggu stabilitas politik di Provinsi Bangka Belitung.
Tuntutan masyarakat akan keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus ini menjadi sebuah tantangan besar bagi APH setempat.
