Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) terkait Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2024-2029.
Acara ini berlangsung selama dua hari pada 3 hingga 4 Oktober 2024, di Hotel Grand Safran Pangkalpinang dan dibuka oleh Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Babel, Sugito menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat lokal.
“Tujuan akhirnya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara ekonomi, membangun hubungan sosial yang berkualitas, dan menjaga prinsip keberlanjutan lingkungan,” ujar Sugito.
Pjs. Bupati Bangka Selatan, Elfin Elyas, juga hadir dan mengingatkan bahwa rencana aksi daerah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019.
“Ini harus dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan kelapa sawit,” tegasnya.
Elfin menambahkan, dengan komitmen terhadap transparansi dan tanggung jawab, pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dapat menjadi contoh nyata bagaimana industri berkontribusi pada kesejahteraan planet ini.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Selatan Herman, menjelaskan pentingnya sertifikasi dalam sektor kelapa sawit.
“Percepat sertifikasi bagi seluruh entitas di sektor ini melalui RSPO dan ISPO untuk memastikan produk memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ketat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti enam tujuan utama dari rencana aksi daerah tersebut, antara lain meminimalkan dampak lingkungan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendorong praktik pertanian yang bertanggung jawab.
Forum ini dihadiri oleh berbagai stakeholders, termasuk pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, dan masyarakat, dengan narasumber dari berbagai institusi.
Diskusi yang berlangsung menghasilkan banyak masukan konstruktif yang diharapkan dapat memperkuat rumusan rencana aksi tersebut.
Dengan adanya FGD ini, diharapkan partisipasi dan komitmen semua pihak dalam proses perencanaan dapat meningkat, sehingga kualitas keputusan dan transparansi dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan dapat terwujud.
“Kami berharap rencana aksi ini memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang,” pungkas Herman.
