POLTAMNEWS.COM | Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani bersama DPRD Babel menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Persetujuan dua Raperda tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Babel di Ruang Rapat Paripurna, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026). Sementara itu, Raperda perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditunda untuk pembahasan lebih lanjut.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya dan dihadiri Gubernur Hidayat Arsani bersama jajaran pemerintah daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Hidayat mengatakan, APBD 2027 akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 telah kita sahkan bersama. Mari kita jadikan ini momentum untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Sesuai pantun tadi, untuk rakyat, demi rakyat,” kata Hidayat.
Dia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjalankan anggaran secara bertanggung jawab agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Selain APBD, Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan juga mendapat persetujuan dalam rapat tersebut. Menurut Hidayat, regulasi ini penting untuk menjamin hak perempuan, memperluas kesempatan ekonomi, serta memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan maupun diskriminasi.
“Kebijakan daerah harus berpihak kepada keadilan sosial, kemajuan, serta perlindungan nyata bagi kaum perempuan,” ujarnya.
Sementara itu, pembahasan Raperda RZWP3K ditunda agar pemerintah provinsi bersama DPRD dapat mengkaji kembali sejumlah poin penting. Pembahasan tersebut diperlukan untuk memastikan pemanfaatan ruang laut tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekosistem pesisir.
