Poltamnews.com | Pangkalpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Dengan capaian tersebut, Pemprov Babel berhasil mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Kamis (18/6/2026).
Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Iskandar, menyebut keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mempertahankan opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan,” kata Edy.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir.
Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap harus menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK RI guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Edy mengatakan sejumlah catatan terkait pengelolaan aset, administrasi keuangan, dan aspek lainnya perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan berulang pada tahun anggaran berikutnya.
“Kami meminta seluruh OPD segera menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
Perbaikan pengelolaan aset dan administrasi keuangan harus menjadi perhatian bersama demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.
DPRD Babel, lanjut Edy, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
Ia berharap capaian opini WTP dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Opini WTP hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih optimal,” tutupnya. (red)
