Poltamnews.com | Pangkalpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Pemerintah Provinsi segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LHP BPK serta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD, Pangkalpinang, Selasa (30/6/2026).
Melalui forum paripurna, DPRD menegaskan rekomendasi yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti seluruh catatan DPRD dan hasil audit BPK.
“Apa yang telah diaudit oleh BPK, apa yang sudah disampaikan, yang baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki,” kata Hidayat.
Ia menegaskan rekomendasi DPRD menjadi masukan penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Provinsi, lanjutnya, akan menindaklanjuti seluruh saran secara cermat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD berharap sinergi antara legislatif, eksekutif, dan BPK terus diperkuat agar pengelolaan APBD semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap anggaran daerah benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. (red).
