Mohammad Fathurrakhman: Wartawan Boleh Kritik Pemerintah Secara Profesional
PoltamNews.Com – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mohammad Fathurrakhman, menegaskan wartawan tetap memiliki kebebasan mengkritik pemerintah daerah selama dilakukan secara profesional, berbasis data valid, dan sesuai kode etik jurnalistik.
Pernyataan itu disampaikan pria yang akrab disapa Boy usai melantik Ali Hasmara sebagai Ketua PWI Kabupaten Belitung periode 2026–2029 di Hotel & Resort Green Tropical Village, Senin (11/5/2026).
“Selama kritik itu benar, berbasis data valid, dan dalam koridor jurnalistik, itu tidak masalah. Wartawan adalah kontrol sosial, bukan karena suka atau tidak suka,” kata Boy.
Ia menegaskan wartawan yang tergabung dalam PWI wajib memiliki kompetensi agar memahami aturan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, profesionalisme menjadi kunci utama menjaga marwah organisasi di tengah dinamika dunia pers yang terus berkembang.
“Yang paling utama adalah menjaga marwah organisasi, bekerja secara profesional, terukur, dan menjaga kekompakan,” ujarnya.
Boy juga mengingatkan kebebasan pers tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Setiap produk jurnalistik harus berlandaskan fakta serta dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar opini pribadi.
Selain itu, ia menyoroti tantangan internal organisasi PWI di daerah, terutama dalam menjaga soliditas pengurus dan anggota. Ketua organisasi, kata dia, harus mampu merangkul seluruh anggota demi menjaga nama baik organisasi.
“Tantangan terbesar adalah menjaga kekompakan. Ketua harus mampu merangkul dan menyatukan anggota, sementara anggota juga harus menjaga nama baik organisasi,” jelasnya.
Ali Hasmara resmi dilantik sebagai Ketua PWI Kabupaten Belitung untuk masa bakti 2026–2029 dan diharapkan mampu memperkuat profesionalisme serta soliditas wartawan di daerah.
