Poltamnews.com BEKASI — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap program prioritas pemerintah harus dijalankan tanpa sedikit pun penyimpangan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini telah memberi manfaat bagi 44 juta penerima.
“Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Karena itu, sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Semua prosedur yang perlu diambil, harus diambil,” ujar Prabowo saat melakukan kunjungan kerja di Bekasi, Senin (17/11/2025).
Prabowo menekankan bahwa MBG menggunakan dana publik sehingga pengelolaannya wajib dilakukan secara cermat.
“Karena ini uang rakyat, harus disiapkan dengan baik. Persiapannya harus matang supaya tidak terjadi penyimpangan,” lanjutnya.
Hingga saat ini, program MBG telah mencapai 44 juta penerima dari target 82,9 juta warga. Meski demikian, Prabowo mengakui masih ada sekitar 40 juta masyarakat yang belum menikmati program tersebut.
“Waktu saya datang ke sini, rakyat banyak sekali di jalan. Dan ada anak-anak yang teriak ke saya, ‘Pak, kami belum terima MBG.’ Jadi kita bertanggung jawab untuk memenuhi sisanya,” kata Prabowo.
Ia kembali menegaskan pentingnya menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Pemerintah pun menerapkan sejumlah langkah teknis seperti penggunaan alat pembersih ompreng, alat filtrasi air, dan prosedur higienitas lainnya.
Prabowo meyakini bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang bagi generasi muda, bukan sekadar program penyediaan makanan.
“Saya hakulyakin mereka merasakan manfaatnya. Mereka akan jadi lebih kuat, lebih tinggi, otot lebih baik, tulang lebih kuat, dan sel otaknya lebih cerdas,” ujarnya.
Terkait insiden keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan menutup dapur bermasalah serta melakukan evaluasi menyeluruh.
Pemerintah mewajibkan sertifikasi laik higienis bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), melakukan evaluasi terhadap juru masak, menyederhanakan menu, meningkatkan pemantauan puskesmas, hingga membentuk satgas penanganan di tingkat daerah.
Di sisi regulasi, pemerintah juga memperkuat tata kelola penyelenggaraan MBG melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan Tim Koordinasi serta Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola program.
Prabowo menegaskan bahwa persiapan yang baik merupakan kunci agar kelalaian tidak terulang, sehingga insiden MBG dapat ditekan bahkan mencapai nol persen.
SUKARDI.
