BANGKA SELATAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bangka Selatan menyoroti kebijakan Pemerintah Daerah yang menetapkan tarif berbayar untuk wahana permainan di kawasan Simpang Lima, Toboali.
Padahal, semua pembangunan wahana itu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Komisi II DPRD Basel dari Fraksi PKB, Abu Hairi, mengatakan sejak awal pihaknya sudah sepakat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dinas terkait agar wahana seperti bianglala dan rainbow slide bisa diakses gratis, terutama oleh pelajar.
“Dulu sudah dibahas bahwa wahana seperti bianglala dan permainan lain harus bisa diakses gratis oleh anak-anak sekolah, dari PAUD sampai SMP. Tujuannya untuk edukasi, bukan hiburan berbayar,” kata Abu kepada wartawan, Rabu (09/07/2025).
Abu menilai tarif wahana yang berlaku terlalu mahal bagi masyarakat kecil. Tiket bianglala disebut mencapai Rp25.000 dan rainbow slide Rp15.000 sekali naik.
Menurutnya, hal itu tak sejalan dengan prinsip penggunaan dana publik.
“Kalau semua dibangun pakai uang rakyat, ya semestinya rakyat juga menikmati tanpa harus bayar mahal. Daerah lain ada yang gratis karena pakai APBD juga,” ujarnya.
Meski mengapresiasi keberadaan Simpang Lima yang dinilai menumbuhkan UMKM dan pariwisata lokal, Abu menilai kebijakan komersialisasi fasilitas publik perlu ditinjau ulang.
“Kalau mau dibuat bisnis, harus jelas skemanya. Bisa lewat BUMD, bukan langsung tunjuk pihak ketiga tanpa Perbup dan tanpa sosialisasi ke DPRD,” tegasnya.
Hingga kini, Fraksi PKB mengaku belum menerima penjelasan resmi soal pihak pengelola dan dasar hukum tarif tersebut.
Abu meminta Pemkab Bangka Selatan segera meninjau ulang kebijakan agar tak membebani masyarakat.
“Wahana itu dibangun dari APBD, dari pajak rakyat. Jangan dibisniskan. Kalau pun ada tarif, harus terjangkau dan diatur jelas,” pungkasnya.
Redaksi.
