Poltamnews.com | Pangkalpinang – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal aspirasi para petani di Kabupaten Bangka Selatan yang sedang menghadapi permasalahan serius terkait irigasi dan sumber air untuk sawah mereka.
Komitmen ini diwujudkan melalui penyampaian langsung kondisi para petani kepada Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia. Langkah ini diambil, setelah pihaknya menerima laporan berulang mengenai penurunan debit air irigasi yang berdampak pada produktivitas padi di beberapa desa, seperti Pergam, Serdang, Rias, dan Fajar Indah.
“Kami datang langsung ke pusat untuk memastikan bahwa aspirasi petani benar-benar tersampaikan dan mendapatkan tindak lanjut yang konkret. Permasalahan ini bukan sekadar isu teknis irigasi, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup para petani dan ketahanan pangan di Bangka Belitung,” tegas Didit, pada Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, kerusakan daerah resapan air dan aktivitas perambahan di sekitar sumber irigasi telah memperburuk kondisi sawah masyarakat. Didit menilai persoalan ini memerlukan penanganan lintas sektor, termasuk keterlibatan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
“Jika irigasi tidak segera direhabilitasi, dampaknya bukan hanya pada hasil panen, tetapi juga ekonomi masyarakat desa. Kami ingin pemerintah pusat hadir dan melihat langsung apa yang terjadi di lapangan,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Didit mengungkapkan pihaknya tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa data lapangan dan hasil kajian dari Dinas Pertanian terkait kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi serta perlindungan daerah tangkapan air.
“Kami ingin masalah ini diselesaikan dengan pendekatan solusi, bukan sekadar janji. Pemerintah daerah telah berupaya, sekarang saatnya pemerintah pusat memberikan perhatian serius,” tegasnya.
Selain permasalahan irigasi, rombongan juga membahas kewajiban perusahaan perkebunan di Bangka Belitung dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Didit menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses tindak lanjut hasil konsultasi tersebut hingga terdapat keputusan nyata yang berpihak kepada petani.
“Kami berdiri bersama petani. Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan politik kami untuk memastikan ketahanan pangan di Bangka Belitung tidak terancam,” pungkasnya. (red)
