Poltamnews.com || SERANG — Camat Bojonegara, Bagja Saputra, S.STP., M.Si menegaskan dukungan penuh terhadap proyek pembangunan nasional yang berlangsung di wilayah Kecamatan Bojonegara dan Pulauampel, Kabupaten Serang.
Namun, ia mendesak pemerintah pusat dan Provinsi Banten untuk memberi perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur jalan yang kini semakin padat akibat aktivitas industri dan transportasi material tambang.
Melalui sambungan WhatsApp pada Selasa (14/10/2025), Bagja menuturkan bahwa pihak kecamatan tidak menolak aktivitas pertambangan selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, ia mengingatkan agar dampak sosial dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar juga menjadi perhatian.
“Pembangunan negeri ini membutuhkan material alam, seperti batu dan sejenisnya. Prinsipnya kami tidak akan menghalangi kalau itu untuk kepentingan pemerintah nasional,” ujar Camat Bagja.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas kendaraan tambang dari luar Provinsi Banten yang melintasi wilayah Bojonegara. Menurutnya, meskipun tidak bisa serta-merta dihentikan, pengaturan dan pengawasan harus ditegakkan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan warga.
> “Saya menyadari tidak serta-merta harus dihentikan kendaraan dari luar Banten, karena semua sudah diatur melalui undang-undang. Tapi kami berharap dampaknya terhadap masyarakat sekitar juga diperhatikan,” tuturnya.
Salah satu permasalahan yang paling dikeluhkan masyarakat adalah kemacetan parah yang terjadi di jalur Bojonegara–Pulauampel, khususnya pada malam hari hingga dini hari. Aktivitas kendaraan truk pengangkut material tambang dinilai menjadi penyebab utama kemacetan tersebut.
“Kami bersama masyarakat sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi agar pemerintah segera membangun jalan dua jalur (double track). Wilayah kami sudah sangat layak, karena banyak objek vital nasional di sini,” tegasnya.
Pihak kecamatan, lanjut Bagja, telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk forum HRD perusahaan industri di Bojonegara dan Puloampel, guna mencari solusi jangka panjang atas persoalan kemacetan dan penurunan kualitas infrastruktur.
Sufyani, perwakilan kecamatan, menjelaskan bahwa dalam rapat terakhir yang digelar Jumat pekan lalu, dibahas upaya pelebaran jalan sebagai solusi prioritas.
Ia menyebutkan bahwa surat resmi kepada Gubernur Banten juga akan segera dilayangkan.
“Kami akan bersurat resmi kepada Gubernur agar turun langsung meninjau kondisi di lapangan,” ucapnya.
Menurut Sufyani, Bojonegara merupakan kawasan strategis yang menopang aktivitas industri, pelabuhan, dan logistik. Oleh karena itu, infrastruktur jalan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya bagi kelancaran industri, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan pihak kecamatan, Forum Masyarakat Serang Barat yang diwakili Suryani Sidik turut menyuarakan keprihatinan atas dampak sosial yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang dan industtri.
“Kami menyadari Bojonegara–Pulauampel adalah kawasan industri dan pertambangan. Tapi tidak bisa dilakukan secara bar-bar. Harus ada aturan, ada keadilan,” tegasnya.
Ia menyoroti dampak kemacetan yang memukul pedagang kecil, serta meningkatnya polusi udara dan kebisingan yang mengganggu kenyamanan warga.
Bahkan, menurutnya, kawasan ini kehilangan ruang publik yang sehat karena kondisi lingkungan yang rusak akibat aktivitas tambang darat dan reklamasi laut.
Suryani juga mengapresiasi jajaran Polsek Bojonegara dan Puloampel serta Polres Cilegon yang sigap turun tangan mengurai kemacetan, meskipun solusi yang diberikan masih bersifat sementara.
“Kami mohon kepada Gubernur Banten agar tidak melempar persoalan ini hanya kepada Pemkab Serang. Ini persoalan provinsi, dan masyarakat akan terus memantau sejauh mana keseriusan pemerintah,” pungkasnya.
Bagindo Yakub
