Poltamnews.com || Tangerang – Dugaan praktik kotor di tubuh Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang kian menyeruak ke permukaan.
Sejumlah rekanan proyek mulai angkat suara, mengaku dipaksa menyetor sejumlah uang demi bisa mendapatkan pekerjaan dari dinas tersebut.
“Kalau tidak setor, proyek lewat begitu saja. Yang setor, pasti lancar, adahal kami bayar pajak dengan tertib jadi sistem begini jelas mematikan usaha kecil,” ungkap seorang pengusaha yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (04/09/2025).
Tak hanya itu, dugaan praktik suap dan pengondisian pemberitaan juga mencuat. Informasi dari sumber internal menyebutkan, ada oknum pegawai yang membagikan amplop kepada beberapa wartawan dan LSM demi menjaga agar praktik busuk ini tidak mencuat ke publik.
Nama-nama seperti U_S dan E_G disebut-sebut sebagai aktor kunci yang memainkan peran dalam pusaran dugaan korupsi tersebut.
Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan data yang diterima, sepanjang tahun 2025 ini terdapat sekitar 160 paket pekerjaan yang diduga telah diatur dan dialihkan ke pihak tertentu.
Perusahaan yang sama secara berulang kali mendapatkan proyek-proyek besar dengan alasan sebagai “rekanan tetap”.
Dalih tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Seorang aktivis LSM bahkan menyebut praktik pemberian “amplop” sudah menjadi semacam tradisi di lingkungan dinas tersebut.
“Begitu ada paket proyek, amplop putih langsung beredar. Kode-kode tertentu hanya dimengerti oleh mereka,” ungkapnya.
Kemarahan publik memuncak ketika Ketua DPD Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten, Syamsul Bahri, bersama timnya mendatangi Kantor Dinas Perkim pada Jum’at (28/08/2025) untuk meminta klarifikasi langsung dari pejabat terkait.
Namun, ironisnya, tidak satu pun pejabat yang hadir untuk memberikan penjelasan, diketahui sejumlah nama pejabat yang terkait antara lain Kabid Perencanaan Perkim, UP; Kabid Pemakaman dan Pertanahan, AR; Staf Perkim, US; serta Staf Perencanaan Pemakaman, ML, yang disebut-sebut dibantu oleh EG dari unsur keamanan.
“Kalau mereka terus menghindar, kami akan laporkan temuan ini ke Kejaksaan dan KPK, kami juga siap menggelar aksi besar-besaran,” tegas Syamsul Bahri.
Ia pun membantah keras tudingan bahwa kedatangannya hanya untuk mencari “amplop”.
“Saya bukan datang untuk amplop, saya datang untuk audiensi resmi, pejabat harus berani bicara bukan sembunyi,” tandasnya.
Lanjut Syamsul, Dengan mencuatnya isu ini, berbagai pihak mendorong aparat penegak hukum untuk segera turun tangan.
Dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa serta praktik suap di tubuh Dinas Perkim Kabupaten Tangerang perlu diusut tuntas demi menjaga integritas layanan publik.
Publik kini menanti langkah tegas dari lembaga terkait, termasuk Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar kasus ini tidak sekadar menjadi angin lalu,” pungkasnya.
SUKARDI.
