Poltamnews com | Pangkalpinang – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, menegaskan bahwa upaya penanganan stunting harus dilakukan secara kolaboratif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi dan keakuratan data.
“Harus keroyokan, harus bersama-sama karena banyak OPD yang terkait untuk percepatan penurunan stunting ini. Contohnya seperti PU, Perkim, Dinsos, Kesra, DP3AKB, Dinkes, Baznas. Kalau kita kompak dan fokus, jumlah kasus yang ada bisa segera dituntaskan menuju zero stunting,” ujar Mie Go kepada wartawan.
Didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Akhmad Subekti serta Kepala DP3AKB Agustu Afendi, Mie Go menggarisbawahi pentingnya setiap OPD memiliki rencana aksi yang jelas dan terarah.
“Rencana aksinya apa, masing-masing OPD harus tahu perannya. Kita fokus pada lokus yang tepat, berdasarkan data yang akurat. Program sumbangan telur yang pernah kami inisiasi juga akan dilanjutkan, sifatnya sukarela. Siapa pun boleh menyumbang, berapa pun jumlahnya, yang penting ikhlas,” tambahnya.
Tak hanya dari internal pemerintah, Pemkot Pangkalpinang juga akan menggandeng dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperkuat program penanganan stunting.
“Penanganan stunting ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Perusahaan dan masyarakat juga bisa berkontribusi. Nanti kita kirim surat resmi ke forum CSR. Berapa pun yang mereka sumbangkan, akan kita terima dan salurkan,” tutur Mie Go.
Data menunjukkan, angka stunting di Kota Pangkalpinang sudah menurun signifikan dari 20,6 persen menjadi 14,4 persen. Namun, Pemkot tidak ingin berpuas diri. Target besar telah ditetapkan, yakni zero stunting pada akhir tahun 2026.
“Target awal kita memang 14 persen, dan sekarang sudah tercapai 14,4 persen. Tapi kita tidak berhenti di sini. Kita berani menargetkan nol persen pada akhir 2026. Tapi tetap, kuncinya ada di data. Kita harus tahu siapa yang stunting, OPD mana yang bertanggung jawab, apa programnya, dan bagaimana kolaborasi masyarakat serta perusahaan ikut membantu,” tukasnya.
Untuk wilayah prioritas atau lokus penanganan, Mie Go menekankan perlunya pendataan ulang sebelum menentukan langkah intervensi berikutnya.
“Tidak semua kecamatan akan jadi lokus. Saya ingin berbicara berdasarkan data yang akurat. Program sebelumnya seperti MBG dan intervensi lain sudah dijalankan, tapi kita perlu pendataan ulang setelah 2–3 bulan intervensi untuk memastikan efektivitasnya,” tuturnya.
Ia optimis, melalui pendekatan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Kota Pangkalpinang akan mampu mencapai target zero stunting secara bertahap dan terukur. (red)
